PKB Kritik Upaya Pengendalian Banjir DKI di Bawah Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta mengkritik upaya pengendalian banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2018. Menurut PKB, penanganan banjir di bawah Gubernur Anies Baswedan kurang baik.

"Dalam mengantisipasi banjir, rob, dan genangan yang terjadi di DKI Jakarta terlihat tidak baik dan masih terlihat tidak maksimal," kata Muallif saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di DPPRD DKI terkait pertanggungjawaban APBD DKI 2018, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Melihat Banjir di Jakarta Lima Tahun Terakhir

Upaya yang tidak maksimal ini, menurut PKB, terlihat dalam pembangunan infrastruktur prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya dalam penyelesaian pembangunan waduk atau situ dan tanggul pantai. Begitu pula sistem drainase atau pemeliharaan rumah pompa.

"Serta normalisasi sungai masih kurang diperhatikan dalam penganggaran pengelolaannya, sehingga masih saja terjadi banjir atau genangan saat terjadinya hujan yang lebat," kata Muallif.

Padahal, APBD DKI 2018 mencapai Rp 83 triliun. DKI dinilai seharusnya mampu bekerja optimal.

Sayangnya, banyak pekerjaan yang direncanakan gagal dieksekusi. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD DKI 2018 mencapai Rp 9,75 triliun.