Grab Uji Coba Denda Pembatalan Pesanan, Penumpang Khawatir Driver Curang

Kompas.com - 28/06/2019, 14:09 WIB
Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang. Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan aplikator transportasi berbasis daring, Grab, masih melakukan uji coba sistem denda bagi penumpang yang membatalkan pesanan. Sistem ini berlaku apabila penumpang membatalkan pesanan di atas lima menit. Kebijakan ini pun menuai kontroversi.

Raudya (21), seorang mahasiswi, menyoroti kematangan sistem Grab dalam kebijakan ini. Dia menilai, sebelum menjatuhkan denda, sistem Grab harus presisi menentukan siapa pihak yang teledor dalam pembatalan pesanan.

Pasalnya, Grab telah menyatakan bahwa biaya denda yang dikenakan kepada penumpang bakal langsung ditransfer ke rekening pengemudi. Ia khawatir hal ini menjadi celah "permainan" pengemudi Grab untuk berbuat curang.

Baca juga: Grab Akan Denda Penumpang yang Cancel, Pengemudi: Fair Dong...

"Menurut saya, kalau driver yang minta cancel gimana? Kalau kita coba hubungi terus, tapi setelah 5 menit, driver yang minta cancel, kan harus ada pemikiran yang lebih detail," ujar Raudya (21) kepada Kompas.com Jumat (28/6/2019) pagi.

"Tergantung alasannya, dong, baru dikenai denda. Harusnya kalau kasusnya kayak gitu kan enggak dibebankan ke customer," imbuhnya.

Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh Nurhasna (23), seorang karyawati swasta. Menurutnya, sistem denda yang langsung ditransfer kepada pengemudi bisa menimbulkan salah paham di antara pengguna dan pengemudi sehingga mutlak diperlukan sistem yang arbitrer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Grab juga harus bisa menyediakan sistem di mana driver-nya bisa nge-report juga, baru pertimbangkan dendanya. Tapi sebaliknya juga, penumpang harus bisa nge-report. Jadi adil, kalau driver yang salah apakah dia dendanya ditransfer juga ke customer?" ujar Nurhasna.

Baca juga: Penumpang Grab Tolak Dikenakan Denda jika Cancel karena Pengemudi Tak Bisa Dihubungi

"Kalau nanti beda laporan penyebab cancellation order-nya, urusannya Grab untuk menindaklanjuti laporan. Denda begini walaupun kecil tapi kan sensitif, jadi sistemnya harus lebih dimatengin juga," tambahnya.

Nadila (22), karyawati swasta pun menilai terdapat kemungkinan sistem Grab menyisakan celah yang bisa menimbulkan perselisihan dan kerugian salah satu pihak.

Menurutnya, celah itu pengecualian pemberlakuan denda, yakni apabila waktu tiba pengemudi molor dari yang seharusnya atau pengemudi tidak bergerak ke lokasi penjemputan.

"Kalau penumpangnya nge-bohong gimana dong? Atau keadaan-keadaan ketika penumpang dan driver miskomunikasi, dari titik jemputnya enggak ketemu, atau di Maps driver-nya enggak bergerak padahal sebetulnya bergerak," ujar Nadila.

Sebagai informasi, uji coba sistem denda ini baru diberlakukan di Lampung dan Palembang dan akan berakhir pada 2 Juli 2019 kelak. Denda pembatalan layanan GrabBike Rp 1.000, sedangkan untuk layanan GrabCar Rp 3.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Megapolitan
PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

Megapolitan
Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Megapolitan
Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Megapolitan
Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Megapolitan
Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Megapolitan
Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Megapolitan
Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Megapolitan
Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Megapolitan
Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Megapolitan
DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.