Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Honorer Mengaku Dipecat karena Protes Pungutan ke Orangtua Murid

Kompas.com - 29/06/2019, 07:03 WIB
Verryana Novita Ningrum,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumini (44), mantan guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Pondok Pucung 02, Tangerang Selatan mengaku dipecat sepihak karena kerap menyurakan dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di sekolah tersebut.

Pada tanggal 3 Juni 2019, Rumini menerima surat pemecatan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Taryono dengan nomor 567/2452-Dindikbud.

Rumini menduga, pemecatannya itu adalah akibat sering melayangkan protes kepada pihak sekolah tentang pungutan yang menyusahkan wali murid.

Baca juga: Guru Honorer di Magelang Tidak Lagi Bergaji Rp 300.000 Per Bulan...

Kejadian yang menimpa Rumini pun viral di dunia maya. Saat ditemui di kediamannya di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (28/06/2019), Rumini menjelaskan duduk perkaranya.

Rumini masuk di sekolah tersebut pada tahun 2012. Dia awalnya merupakan guru ekstrakulikuler tari.

Setelah 8 bulan, dia diangkat sebagai guru kesenian merangkap wali kelas.

Setelah menjadi wali kelas, Rumini merasakan kejanggalan dari kebijakan-kebijakan sekolah yang pada akhirnya membebankan wali murid.

Ia mencontohkan, murid harus membeli buku paketnya sendiri dan ada pungutan uang kegiatan kesenian seperti Hari Kartini sebesar Rp 130.000 per siswa per tahun.

Dia juga mengungkapkan adanya uang praktik komputer yang dibebankan kepada siswa sebesar Rp 20.000 per bulan dan iuran instalasi infokus Rp 2 juta per kelas.

Padahal, menurut dia, biaya tersebut sudah termasuk dalam dana biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) yang diterima sekolah.

Baca juga: Isteri Guru Honorer yang Ancam Jokowi Sampaikan Maaf

Dia pun mengungkapkan bahwa orangtua murid sering mengeluhkan munculnya biaya-biaya tersebut.

"Orangtua mengeluh ke saya, tetapi pada enggak berani bilang ke sekolah karena pada takut, jadi terima saja," kata Rumini.

Dia pernah mencoba untuk memprotes dan menyampaikan apa yang diberatkan oleh wali murid. Namun, bukannya mendapat jawaban, Rumini malah mendapatkan cemooh dari guru lain.

"Saya malah dibilang terlalu banyak omong, 'Harusnya ibu diam saja' itu kata guru-guru lain, saya melawan, saya mikirin siswa yang tidak mampu," ujar dia.

Akhirnya, pada akhir 2018, Rumini memberanikan diri untuk membuka komputer sekolah agar bisa melihat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dan rencana anggaran belanja sekolah (RAB).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com