Gubernur Anies, Kontroversi, dan Janji Reklamasi

Kompas.com - 01/07/2019, 07:53 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Anies menepati janjinya. Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sempat menyegel bangunan di pulau reklamasi dengan dasar IMB yang belum keluar.

Namun, kini IMB itu dikeluarkan. Pembangunan di Pantai Kita (dulu: pulau C) dan Pantai Maju (dulu: pulau D) berlanjut pesat dan mencengangkan. Ribuan bangunan berdiri di atas lahan yang dulunya adalah laut.

Anies: Saya tak lanjutkan reklamasi

Saya mendatangi Gubernur Anies dan bertanya, mengapa dulu saat kampanye ia mengatakan akan menghentikan reklamasi namun kini justru memberi izin pembangunan reklamasi?

Anies menjawab, “Saya tidak melanjutkan reklamasi. Saya menghentikan reklamasi. Ada 17 pulau sebelumnya yang direncanakan. Tiga belas di antaranya saya batalkan.”

Ia menjelaskan, “Sisanya 4 pulau yang sudah tampak secara fisik, dan sebagian bahkan sudah tampak bangunan di sana (Pulau D dan Pulau N milik Pelindo), tak mungkin dihancurkan kembali. Ratusan hektar dengan kedalamannya akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.”

Wapres Jusuf Kalla membela Anies saat ditanya wartawan terkait penghancuran pulau reklamasi.

"Ya, kita harus realistis dan pragmatis. Mereka sudah reklamasi sampai dengan biaya triliunan dan sudah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar. Siapa yang mau bongkar? Kenyataan mereka sudah membangun dengan izin pemerintah yang lama, ya. Jadi, Gubernur Anies tentu berpikir seperti itu bahwa ini ada berdasar ketentuan-ketentuan yang ada. Maka yang sudah terjadi reklamasi tidak mungkin dibongkar, lah. Tapi, mereka bikin aturan-aturan," kata Kalla.

Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Saya berkesempatan masuk ke dalam lahan buatan ratusan hektar, mantan tepi laut di Utara Jakarta.

Saya menyaksikan pembangunan yang luar biasa di Pantai Maju. Memang ada pemandangan berbeda saat 2 tahun lalu dan kini. Dahulu sulit untuk masuk ke area reklamasi ini. Tapi kini jauh lebih longgar.

Saya berjalan di ruang publik yang memang diatur sementara ini dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 206 tahun 2016. Dari atas jembatan saya melihat bangunan ruko, perkantoran, hingga perumahan membentang dari ujung pantai Laut Jawa hingga tepi pantai reklamasi di tepi utara Jakarta.

Lanskap daratan baru ini terkesan mewah dengan jalan-jalan yang besar. Saya melihat satu spanduk pemasaran yang menawarkan perumahan. Paling murah harganya Rp 3 miliar dan termahal Rp 6 miliar lebih untuk luas 150 meter persegi. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X