Gubernur Anies, Kontroversi, dan Janji Reklamasi

Wapres Jusuf Kalla membela Anies saat ditanya wartawan terkait penghancuran pulau reklamasi.

"Ya, kita harus realistis dan pragmatis. Mereka sudah reklamasi sampai dengan biaya triliunan dan sudah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar. Siapa yang mau bongkar? Kenyataan mereka sudah membangun dengan izin pemerintah yang lama, ya. Jadi, Gubernur Anies tentu berpikir seperti itu bahwa ini ada berdasar ketentuan-ketentuan yang ada. Maka yang sudah terjadi reklamasi tidak mungkin dibongkar, lah. Tapi, mereka bikin aturan-aturan," kata Kalla.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Saya berkesempatan masuk ke dalam lahan buatan ratusan hektar, mantan tepi laut di Utara Jakarta.

Saya menyaksikan pembangunan yang luar biasa di Pantai Maju. Memang ada pemandangan berbeda saat 2 tahun lalu dan kini. Dahulu sulit untuk masuk ke area reklamasi ini. Tapi kini jauh lebih longgar.

Saya berjalan di ruang publik yang memang diatur sementara ini dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 206 tahun 2016. Dari atas jembatan saya melihat bangunan ruko, perkantoran, hingga perumahan membentang dari ujung pantai Laut Jawa hingga tepi pantai reklamasi di tepi utara Jakarta.

Lanskap daratan baru ini terkesan mewah dengan jalan-jalan yang besar. Saya melihat satu spanduk pemasaran yang menawarkan perumahan. Paling murah harganya Rp 3 miliar dan termahal Rp 6 miliar lebih untuk luas 150 meter persegi. 

Tertahan tim pengamanan

Saya terus berkeliling hingga melihat pembangunan fly-over (jembatan layang) yang tampaknya akan menghubungkan Pantai Maju (Pulau D) dengan Pantai Kita (pulau C).  Puluhan truk lalu-lalang silih berganti datang dan pergi.

Sampai akhirnya saya bertemu anggota tim pengamanan yang menjaga lahan yang dikelola pengembang PT Kapuk Niaga Indah. Saya diminta pergi meninggalkan lokasi.

Saya menolak pergi. Saya berargumen, ada hak saya dan tim AIMAN untuk berada di kawasan ini karena merupakan ruang publik.

Saya menyebut soal Pergub 206/2016 yang mengatur tentang ruang publik yang boleh dimasuki oleh siapa pun dari kalangan mana pun.  Setelah berdebat cukup lama, saya akhirnya dibiarkan masuk.

Jakarta dapat apa?

Atas sejumlah temuan di lapangan, saya menanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penjelasan lengkap Gubernur diulas lengkap di program AIMAN yang tayang malam ini, Senin (1/7/2019) pukul 20.00 di KompasTV.

Pemprov DKI Jakarta dapat apa dari bisnis swasta mewah triliunan rupiah yang lahannya dimiliki dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta? Saksikan jawabannya di program AIMAN malam ini.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!