Komisi II DPRD Tangsel Setiap Tahun Terima Laporan Pungli di Sekolah

Kompas.com - 01/07/2019, 17:33 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani mengatakan bahwa kasus dugaan pungutan liar ( pungli) sering terjadi di beberapa sekolah di Tangerang Selatan.

Dia mengatakan, laporan terkait pungli selalu ada setiap tahun. Hal ini ditanyakan pada saat rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan Tangsel.

Menurut Lintang, laporan yang sering terjadi adalah terkait pembelian buku lembar kerja (LK).

"Ketika ada rapat, sebagai komisi dua kita menanyakan, nanti kepala dinas menjawab. Kita bilang pastikan kalau di regulasi tidak ada pungutan terkait misalnya buku LK, ya kita sosialisasikan kepada masyarakat buku LK gratis. Ada yang memang perlu bayar, seperti seragam," katanya saat dihubungi wartawan pada Senin (1/7/2019).

Baca juga: Hanya 1 Jam Investigasi, Dikdas Tangsel Sebut Tak Ada Pungli di SDN Pondok Pucung 02

Terkait masalah buku, kata Lintang, harusnya hal itu menjadi kewajiban pemerintah.

"Kalau misalnya uang buku, buku itu memang nantinya termasuk program pemerintah, buku gratis, ya harusnya gratis," tambahnya.

Dia juga menanggapi kasus Rumini, mantan guru honorer SD Negeri Pondok Pucung 02 Tangsel yang mengaku dipecat karena vokal terhadap dugaan pungli di sekolah tersebut.

Sebelumnya, Rumini mengungkapkan adanya uang praktik komputer yang dibebankan kepada siswa sebesar Rp 20.000 per bulan dan iuran instalasi infokus Rp 2 juta per kelas.

Dia juga mengatakan bahwa murid harus membeli buku paketnya sendiri dan ada pungutan uang kegiatan kesenian seperti Hari Kartini sebesar Rp 130.000 per siswa per tahun.

Baca juga: Reaksi Kepsek Soal Gurunya yang Mengaku Dipecat karena Protes Pungli

Menurut Lintang, Rumini bisa saja menjadi korban karena telah membongkar kasus pungli tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X