Anies Sebut Tak Perlu Ada Konsultasi antara Pemprov dan DPRD untuk Terbitkan IMB Reklamasi

Kompas.com - 01/07/2019, 18:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan ( IMB) di Pulau Reklamasi memang tidak dilakukan melalui proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Menurut dia, penerbitan IMB merupakan hal biasa dan rutin dilakukan sehingga tak perlu adanya konsultasi antara legislatif dengan eksekutif.

"Penerbitan IMB merupakan hal biasa dan rutin dilakukan, penekanannya lebih pada aspek teknis dan administratif," ucap Anies dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Demo Protes IMB Reklamasi di Dalam Balai Kota DKI, Mahasiswa Diusir Pamdal

Anies juga mengklaim bahwa penerbitan 932 IMB tersebut telah mempertimbangkan kesesuaian bangunan dengan peraturan yang ada. Demikian juga dengan kelengkapan dokumen perizinan yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Penerbitan IMB telah mempertimbangkan dan mengacu pada berbagai peraturan ketentuan perundangan yang ada, terutama terkait ketataruanganan dan bangunan," katanya.

Ia pun menyampaikan, secara administratif penerbitan IMB telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta mempertanyakan mengapa kebijakan terkait reklamasi tak didiskusikan bersama DPRD.

Baca juga: Gubernur Anies, Kontroversi, dan Janji Reklamasi

"Mengapa eksekutif tidak melakukan kordinasi dengan legislatif terkait penerbitan IMB di Pulau D hasil reklamasi tersebut. Mohon penjelasan," ujar Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI saat membacakan pandangan fraksinya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). 

Pemprov DKI sendiri telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Megapolitan
Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Megapolitan
BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Megapolitan
Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Megapolitan
Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Megapolitan
Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Megapolitan
Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Megapolitan
Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Megapolitan
Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Megapolitan
Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Megapolitan
Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Megapolitan
Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Megapolitan
Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X