Anies: Bangunan di Pulau Reklamasi Legal

Kompas.com - 02/07/2019, 06:41 WIB
Suasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bangunan-bangunan yang berdiri di pulau hasil reklamasi statusnya legal. Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan-bangunan itu.

"Sekarang pertanyaannya, apakah bangunan di situ (pulau hasil reklamasi) legal? Ternyata bangunan di situ legal," ujar Anies dalam program AIMAN yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies menjelaskan, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta terbit pada 2017. Kemudian, pengembang mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Penerbitan HGB itu, kata Anies, merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi.

Baca juga: Anies Sebut Tak Perlu Ada Konsultasi antara Pemprov dan DPRD untuk Terbitkan IMB Reklamasi

Pengembang kemudian mendirikan bangunan mengikuti ketentuan PRK. Karena itulah, bangunan-bangunan di pulau reklamasi itu legal.

Hanya saja, Anies menyebut pengembang tidak mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan di pulau reklamasi.

"Kemarin yang dilanggar oleh mereka, oleh pihak swasta, adalah tidak mendapatkan izin saat membangun. Tapi bangunannya sendiri dibangun sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturannya adalah rencana tata kota," katanya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, kemudian menyegel bangunan-bangunan itu karena didirikan tanpa IMB. Pengembang kemudian menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda.

Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI harus menerbitkan IMB tersebut.

"Setelah mereka (pengembang) membayar denda, mereka menunaikan, menjalani hukuman dari pengadilan, maka mereka berhak untuk mendapatkan IMB," ucap Anies.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X