Anies: Bangunan di Pulau Reklamasi Legal

Kompas.com - 02/07/2019, 06:41 WIB
Suasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bangunan-bangunan yang berdiri di pulau hasil reklamasi statusnya legal. Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan-bangunan itu.

"Sekarang pertanyaannya, apakah bangunan di situ (pulau hasil reklamasi) legal? Ternyata bangunan di situ legal," ujar Anies dalam program AIMAN yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies menjelaskan, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta terbit pada 2017. Kemudian, pengembang mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Penerbitan HGB itu, kata Anies, merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi.

Baca juga: Anies Sebut Tak Perlu Ada Konsultasi antara Pemprov dan DPRD untuk Terbitkan IMB Reklamasi

Pengembang kemudian mendirikan bangunan mengikuti ketentuan PRK. Karena itulah, bangunan-bangunan di pulau reklamasi itu legal.

Hanya saja, Anies menyebut pengembang tidak mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan di pulau reklamasi.

"Kemarin yang dilanggar oleh mereka, oleh pihak swasta, adalah tidak mendapatkan izin saat membangun. Tapi bangunannya sendiri dibangun sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturannya adalah rencana tata kota," katanya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, kemudian menyegel bangunan-bangunan itu karena didirikan tanpa IMB. Pengembang kemudian menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda.

Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI harus menerbitkan IMB tersebut.

"Setelah mereka (pengembang) membayar denda, mereka menunaikan, menjalani hukuman dari pengadilan, maka mereka berhak untuk mendapatkan IMB," ucap Anies.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Sementara Ahok beberapa waktu lalu mengatakan, dia tidak bisa menerbitkan IMB untuk bangun-bangunan itu lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI.

Ia menunggu perda itu disahkan agar Pemprov DKI dapat memperoleh dana kontribusi sebesar 15 persen atas penjualan lahan reklamasi. Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan ibu kota.

Baca juga: Demo Protes IMB Reklamasi di Dalam Balai Kota DKI, Mahasiswa Diusir Pamdal

"Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliunan dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," kata Ahok

Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok.

Ahok heran bahwa Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016.

"Kalau pergub aku (Pergub No 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," kata Ahok.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

Megapolitan
Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Megapolitan
Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Megapolitan
Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X