Anies Sebut Bangunan di Pulau Reklamasi Tak Berpengaruh terhadap Nelayan dan Lingkungan Hidup

Kompas.com - 02/07/2019, 07:53 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bangunan-bangunan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta tak memengaruhi kehidupan nelayan dan lingkungan hidup. Sebab, pendirian bangunan di pulau reklamasi tidak sama dengan proyek reklamasi itu sendiri.

"Soal bangunan, itu ada di lahan yang sudah jadi daratan. Jadi, bukan membuat reklamasi. Jadi, enggak ada pengaruhnya sama nelayan, enggak ada pengaruhnya sama lingkungan hidup," ujar Anies dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies menyampaikan, bangunan di pulau reklamasi tidak menyalahi aturan tata ruang. Hanya, bangunan-bangunan itu didirikan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).

Pemprov DKI pun sempat menyegel bangunan-bangunan itu. Pengembang kemudian menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda.

Baca juga: Anies: Pembongkaran Pulau Reklamasi Akan Sebabkan Kerusakan Lingkungan Luar Biasa

Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI harus menerbitkan IMB tersebut.

"Setelah mereka (pengembang) membayar denda, mereka menunaikan, menjalani hukuman dari pengadilan. Maka, mereka berhak untuk mendapatkan IMB," kata Anies.

Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Sementara Ahok beberapa waktu lalu mengatakan, ketika dia menjabat, dirinya tidak bisa menerbitkan IMB untuk bangun-bangunan itu lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI.

Ia menunggu perda itu disahkan agar Pemprov DKI dapat memperoleh dana kontribusi sebesar 15 persen atas penjualan lahan reklamasi. Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan Ibu Kota.

"Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliunan dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," kata Ahok.

Ia mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok. Ahok heran bahwa Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016.

"Kalau pergub aku (Pergub No 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," kata Ahok.

Baca juga: Ahok Komentari Keputusan Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 18 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 18 April 2020

Megapolitan
BMKG Pastikan Siklon Tropis Surigae tak Pengaruhi Cuaca Jabodetabek

BMKG Pastikan Siklon Tropis Surigae tak Pengaruhi Cuaca Jabodetabek

Megapolitan
Gardu Listrik di Cilandak Meledak dan Terbakar, Api Dipadamkan oleh Warga

Gardu Listrik di Cilandak Meledak dan Terbakar, Api Dipadamkan oleh Warga

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 18 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 18 April 2021

Megapolitan
Sekjen PBB Setujui Usul Anies Terkait Antisipasi Perubahan Iklim

Sekjen PBB Setujui Usul Anies Terkait Antisipasi Perubahan Iklim

Megapolitan
Pengunjung Diperbolehkan Bersepeda di Dalam Mal Balekota Tangerang

Pengunjung Diperbolehkan Bersepeda di Dalam Mal Balekota Tangerang

Megapolitan
Hilang Kendali, Bus Transjakarta Tabrak Pembatas Jalan di Glodok

Hilang Kendali, Bus Transjakarta Tabrak Pembatas Jalan di Glodok

Megapolitan
Update 17 April: Bertambah 1.037, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 398.125

Update 17 April: Bertambah 1.037, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 398.125

Megapolitan
Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Megapolitan
Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Megapolitan
Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Megapolitan
Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Megapolitan
Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X