Saat Anies Singgung Kontribusi Tambahan pada Proyek Reklamasi

Kompas.com - 02/07/2019, 10:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta kini dibuka untuk umum. Menurut Anies, daratan hasil reklamasi itu mulanya ditutup. Masyarakat tidak bisa ke sana.

"Sekarang dibuka. Tanah itu tidak lagi menjadi tanah di mana negara tidak bisa masuk. Kedaulatan Republik ini ada di tempat itu," ujar Anies dalam program AIMAN yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies kemudian menyinggung soal imbalan yang diberikan pengembang yang diizinkan melakukan reklamasi. Dia mengaku tidak punya rencana untuk meminta imbalan apa pun.

"Saya tidak berencana untuk menegosiasikan soal kedaulatan kita dengan imbalan prosentase sebesar apa pun. Ini tanah kita. Ini dalam kontrol kita," kata dia.

Baca juga: Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hanya akan mengikuti isi perjanjian kerja sama dengan pengembang reklamasi. Salah satu isi perjanjian itu yakni pengembang berhak mengelola 35 persen lahan yang direklamasinya.

"Bahwa ada perjanjian kerja sama yang di situ ada lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta sebesar 35 persen, itu adalah imbalan dari perjanjian," ucap Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam proyek reklamasi, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang harus diberikan pengembang. Ahok mengusulkan kontribusi tambahan itu dalam peraturan daerah soal reklamasi.

Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan Jakarta. Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok, pada 19 Juni lalu.

Anies kemudian balik mempertanyakan dasar penentuan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diusulkan Ahok. Anies menyampaikan, penentuan besaran kontribusi tambahan itu harus memiliki alas hukum.

"Jadi, ketika Anda angkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15? Kok tidak 17? Kok tidak 22?" ujar Anies, pada 26 Juni 2019.

Anies juga mempertanyakan mengapa kontribusi tambahan yang diusulkan Ahok itu gagal direalisasikan.

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Megapolitan
Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Megapolitan
34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan 'Ngantor' di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan "Ngantor" di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.