Saat Anies Singgung Kontribusi Tambahan pada Proyek Reklamasi

Kompas.com - 02/07/2019, 10:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta kini dibuka untuk umum. Menurut Anies, daratan hasil reklamasi itu mulanya ditutup. Masyarakat tidak bisa ke sana.

"Sekarang dibuka. Tanah itu tidak lagi menjadi tanah di mana negara tidak bisa masuk. Kedaulatan Republik ini ada di tempat itu," ujar Anies dalam program AIMAN yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies kemudian menyinggung soal imbalan yang diberikan pengembang yang diizinkan melakukan reklamasi. Dia mengaku tidak punya rencana untuk meminta imbalan apa pun.

"Saya tidak berencana untuk menegosiasikan soal kedaulatan kita dengan imbalan prosentase sebesar apa pun. Ini tanah kita. Ini dalam kontrol kita," kata dia.

Baca juga: Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hanya akan mengikuti isi perjanjian kerja sama dengan pengembang reklamasi. Salah satu isi perjanjian itu yakni pengembang berhak mengelola 35 persen lahan yang direklamasinya.

"Bahwa ada perjanjian kerja sama yang di situ ada lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta sebesar 35 persen, itu adalah imbalan dari perjanjian," ucap Anies.

Dalam proyek reklamasi, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang harus diberikan pengembang. Ahok mengusulkan kontribusi tambahan itu dalam peraturan daerah soal reklamasi.

Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan Jakarta. Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok, pada 19 Juni lalu.

Anies kemudian balik mempertanyakan dasar penentuan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diusulkan Ahok. Anies menyampaikan, penentuan besaran kontribusi tambahan itu harus memiliki alas hukum.

"Jadi, ketika Anda angkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15? Kok tidak 17? Kok tidak 22?" ujar Anies, pada 26 Juni 2019.

Anies juga mempertanyakan mengapa kontribusi tambahan yang diusulkan Ahok itu gagal direalisasikan.

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X