Kompas.com - 02/07/2019, 11:15 WIB
Suasana di Food Street Pulau D, pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Food Street Pulau D, pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pendapatan negara akan meningkat jika kawasan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta berkembang. Negara akan menerima pajak yang tinggi dari kawasan tersebut.

"Negara dibiayai dari mana? Dari pajak. Pajak didapatkan dari mana? Dari kegiatan perekonomian. Jadi, ketika kawasan ini (pulau reklamasi) berkembang, kegiatan perekonomian tumbuh, maka pendapatan negara meningkat," kata Anies dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies menyampaikan itu saat ditanya soal keuntungan yang diterima Pemprov DKI dari pengelolaan pulau reklamasi oleh pengembang.

Baca juga: Saat Anies Singgung Kontribusi Tambahan pada Proyek Reklamasi

Anies menjelaskan, Pemprov DKI tidak melakukan proses jual beli untuk mencari untung dalam pengelolaan pulau reklamasi. Pemprov DKI hanya menjalankan peraturan perundang-undangan.

Namun, Anies menyebutkan Pemprov DKI akan menerima peningkatan pajak jika kawasan pulau reklamasi berkembang.

Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.Kompas.com/Alsadad Rudi Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Negara itu tidak berdagang ya. Saya ini bukan pedagang. Saya ini gubernur yang menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan. Itulah negara. Bukan sedang berjual beli yang saya mau cari untung," katanya.

Selain soal pendapatan pajak, kata Anies, Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pulau reklamasi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Karena itu, dia memastikan kawasan pantai di pulau reklamasi nanti bisa diakses masyarakat secara gratis.

"Yang harus dibangun bukan soal komersialnya saja, tapi bagaimana kawasan ini menjadi kawasan yang nantinya bisa diakses publik. Nanti ketika pantai itu jadi, warga dari mana saja akan lihat pantai gratis," ucap Anies.

Berdasarkan perjanjian kerja sama Pemprov DKI dengan pengembang, Anies menyebut pengembang berhak mengelola 35 persen lahan yang direklamasi.

Sementara untuk mewujudkan pulau reklamasi yang bisa diakses publik, Pemprov DKI telah menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola kawasan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Megapolitan
UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Megapolitan
Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Megapolitan
 Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Megapolitan
 4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

Megapolitan
5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Megapolitan
Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.