Kompas.com - 02/07/2019, 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memastikan bahwa dua nama yang sudah diajukan sebagai calon wakil gubernur dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, tidak akan mundur.

Sejauh ini keduanya tetap pada keputusan awal tetap maju sebagai cawagub.

"Iya enggak ada yang mundur. Selama enggak ada surat ya enggak ada pengunduran," ucap Suhaimi saat dihubungi, Selasa (2/7/2019).

Terkait status Syaikhu yang saat ini juga lolos sebagai anggota DPR RI, Suhaimi mengatakan bahwa Syaikhu tetap maju sebagai cawagub. Dia memastikan keduanya tidak akan mundur di tengah jalan. Terlebih ketika DPRD DKI Jakarta sudah menetapkan dua nama cawagub itu dalam sidang paripurna.

Baca juga: 6 Dinamika Pemilihan Wagub DKI: Gerindra-PKS Tarik Ulur hingga Munculnya Adhyaksa

Artinya, kedua cawagub tidak akan dikenai denda sesuai yang tercantum dalam tata tertib (tatib).

"Pertama secara pribadi itu lebih baik ditanyakan ke Pak Syaikhu pilih yang mana. Tetapi secara struktural tidak ada penggantian. Tidak ada pengunduran diri melainkan kalau berhalangan tetap yaitu meninggal," kata dia.

Sebelumnya, cawagub DKI Jakarta bakal dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Baca juga: Pansus Kembali Gelar Rapat untuk Lengkapi Tatib Pemilihan Wagub DKI

Sanksi itu ialah pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda maksimal Rp 50 miliar.

"Kalau dia (cawagub) tetap mau mundur, dia dikenai sanksi seperti tertulis di dalam tatib (tata tertib). Itu dendanya Rp 50 miliar dan kurungan (penjara)," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Aturan tersebut masuk dalam draf tata tertib pemilihan wagub DKI. Sanksi bagi cawagub DKI yang mengundurkan diri dalam draf tatib itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Digelar 22 Juli

Pasal 191 Ayat 1 dalam UU itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Ojol Beralih Isi Bensin di SPBU Vivo: Di Pertamina Lama Antrenya, Mending Keliling Cari Penumpang...

Pengemudi Ojol Beralih Isi Bensin di SPBU Vivo: Di Pertamina Lama Antrenya, Mending Keliling Cari Penumpang...

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Kota Tangerang: Bertambah 49 Kasus Baru, Pasien Dirawat Kini 807

UPDATE Covid-19 di Kota Tangerang: Bertambah 49 Kasus Baru, Pasien Dirawat Kini 807

Megapolitan
Modus Tes Drive, Kawanan Pencuri Gondol Agya dari Showroom Mobil di Tangerang

Modus Tes Drive, Kawanan Pencuri Gondol Agya dari Showroom Mobil di Tangerang

Megapolitan
Air Tanah di Jakarta Utara Tercemar Bakteri E Coli, Ahli Jelaskan Penyebabnya

Air Tanah di Jakarta Utara Tercemar Bakteri E Coli, Ahli Jelaskan Penyebabnya

Megapolitan
4 Perampok Toko Emas di Serpong Juga Beraksi di Cikupa dan Pasar Kemis

4 Perampok Toko Emas di Serpong Juga Beraksi di Cikupa dan Pasar Kemis

Megapolitan
Perampok Toko Emas di Serpong Pahat Selongsong Peluru agar Tak Mudah Teridentifikasi

Perampok Toko Emas di Serpong Pahat Selongsong Peluru agar Tak Mudah Teridentifikasi

Megapolitan
14 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Cakung Ditangkap, 4 Celurit Disita

14 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Cakung Ditangkap, 4 Celurit Disita

Megapolitan
Gerebek Asrama Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Temukan 161 Orang Dijanjikan Bekerja di Arab Saudi

Gerebek Asrama Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Temukan 161 Orang Dijanjikan Bekerja di Arab Saudi

Megapolitan
Modus Anak Pedangdut Gelapkan Belasan Motor, Pura-pura Pinjam Motor ke ATM lalu Kabur

Modus Anak Pedangdut Gelapkan Belasan Motor, Pura-pura Pinjam Motor ke ATM lalu Kabur

Megapolitan
Alun-alun Kota Depok di Sawangan Dibangun Tahun Depan, Pemkot Anggarkan Rp 60 Miliar

Alun-alun Kota Depok di Sawangan Dibangun Tahun Depan, Pemkot Anggarkan Rp 60 Miliar

Megapolitan
Polisi Periksa Karyawan dan Teman Lesti Kejora sebagai Saksi Kasus KDRT oleh Rizky Billar

Polisi Periksa Karyawan dan Teman Lesti Kejora sebagai Saksi Kasus KDRT oleh Rizky Billar

Megapolitan
Ada Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Cipete Jaksel, Warga Mengeluh karena Bikin Macet

Ada Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Cipete Jaksel, Warga Mengeluh karena Bikin Macet

Megapolitan
Anak Pedangdut Ditangkap Polisi atas Penipuan dan Gelapkan Belasan Motor Senilai Rp 295 Juta

Anak Pedangdut Ditangkap Polisi atas Penipuan dan Gelapkan Belasan Motor Senilai Rp 295 Juta

Megapolitan
Perampok Toko Emas di Mal Serpong Ditangkap, Polisi Temukan 2 Pistol dan Peluru Tajam

Perampok Toko Emas di Mal Serpong Ditangkap, Polisi Temukan 2 Pistol dan Peluru Tajam

Megapolitan
Bunga Bangkai Tumbuh di Dekat Taman Merdeka, Dinas LHK Depok: Itu Suweg, Bukan Tanaman Langka

Bunga Bangkai Tumbuh di Dekat Taman Merdeka, Dinas LHK Depok: Itu Suweg, Bukan Tanaman Langka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.