Fraksi PKS Pastikan Dua Cawagub DKI yang Diajukan Tak Mengundurkan Diri

Kompas.com - 02/07/2019, 12:55 WIB
(kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARI(kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memastikan bahwa dua nama yang sudah diajukan sebagai calon wakil gubernur dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, tidak akan mundur.

Sejauh ini keduanya tetap pada keputusan awal tetap maju sebagai cawagub.

"Iya enggak ada yang mundur. Selama enggak ada surat ya enggak ada pengunduran," ucap Suhaimi saat dihubungi, Selasa (2/7/2019).

Terkait status Syaikhu yang saat ini juga lolos sebagai anggota DPR RI, Suhaimi mengatakan bahwa Syaikhu tetap maju sebagai cawagub. Dia memastikan keduanya tidak akan mundur di tengah jalan. Terlebih ketika DPRD DKI Jakarta sudah menetapkan dua nama cawagub itu dalam sidang paripurna.

Baca juga: 6 Dinamika Pemilihan Wagub DKI: Gerindra-PKS Tarik Ulur hingga Munculnya Adhyaksa

Artinya, kedua cawagub tidak akan dikenai denda sesuai yang tercantum dalam tata tertib (tatib).

"Pertama secara pribadi itu lebih baik ditanyakan ke Pak Syaikhu pilih yang mana. Tetapi secara struktural tidak ada penggantian. Tidak ada pengunduran diri melainkan kalau berhalangan tetap yaitu meninggal," kata dia.

Sebelumnya, cawagub DKI Jakarta bakal dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Baca juga: Pansus Kembali Gelar Rapat untuk Lengkapi Tatib Pemilihan Wagub DKI

Sanksi itu ialah pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda maksimal Rp 50 miliar.

"Kalau dia (cawagub) tetap mau mundur, dia dikenai sanksi seperti tertulis di dalam tatib (tata tertib). Itu dendanya Rp 50 miliar dan kurungan (penjara)," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Aturan tersebut masuk dalam draf tata tertib pemilihan wagub DKI. Sanksi bagi cawagub DKI yang mengundurkan diri dalam draf tatib itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Digelar 22 Juli

Pasal 191 Ayat 1 dalam UU itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancol Siapkan Pengibaran Bendera Merah Putih di Dalam Air

Ancol Siapkan Pengibaran Bendera Merah Putih di Dalam Air

Megapolitan
Penusuk Pria hingga Tewas di Warnet Duren Sawit Ditangkap

Penusuk Pria hingga Tewas di Warnet Duren Sawit Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 15 Agustus Depok: 47 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 15 Agustus Depok: 47 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Cegah Kembali Kasus Covid-19, Mal AEON BSD Antar Jemput Karyawan hingga Rapid Test Berkala

Cegah Kembali Kasus Covid-19, Mal AEON BSD Antar Jemput Karyawan hingga Rapid Test Berkala

Megapolitan
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 598 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 598 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Kelontong di Bekasi Tewas oleh Perampok, Seorang Bocah Sempat Lihat Pelaku

Pedagang Kelontong di Bekasi Tewas oleh Perampok, Seorang Bocah Sempat Lihat Pelaku

Megapolitan
Buat Gaduh di Pesawat Garuda, Mumtaz Diingatkan Hanum Rais

Buat Gaduh di Pesawat Garuda, Mumtaz Diingatkan Hanum Rais

Megapolitan
Pedagang Kelontong di Bekasi Dibunuh, Uang dan Rokok Dirampas Pelaku

Pedagang Kelontong di Bekasi Dibunuh, Uang dan Rokok Dirampas Pelaku

Megapolitan
Airin Minta ASN di Tangsel Ikut Lomba Tiktok Meriahkan HUT ke-75 RI

Airin Minta ASN di Tangsel Ikut Lomba Tiktok Meriahkan HUT ke-75 RI

Megapolitan
Pegawai Giant Positif Covid-19, Jumlah Pengunjung Margo City Depok Menurun

Pegawai Giant Positif Covid-19, Jumlah Pengunjung Margo City Depok Menurun

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan di Kamar Mandi Rumah di Bekasi, Ada Luka di Leher dan Perut

Jasad Pria Ditemukan di Kamar Mandi Rumah di Bekasi, Ada Luka di Leher dan Perut

Megapolitan
Libur Panjang, 167.414 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jumat Kemarin

Libur Panjang, 167.414 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jumat Kemarin

Megapolitan
Polisi: Ada Saksi yang Sempat Bicara dengan Penembak Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi: Ada Saksi yang Sempat Bicara dengan Penembak Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Terjepit di Antara Tiang dan Dinding Saat Main Petak Umpet

Bocah 5 Tahun Terjepit di Antara Tiang dan Dinding Saat Main Petak Umpet

Megapolitan
Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contraflow Diberlakukan di Km 47

Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contraflow Diberlakukan di Km 47

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X