Kompas.com - 02/07/2019, 14:45 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI dapat melakukan pembongkaran pulau hasil reklamasi dengan sistem tebang pilih.

Pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono, menilai bahwa sistem tebang pilih dapat menekan dampak negatif akibat sampah yang ditimbulkan dari pembongkaran tersebut.

Tarsoen mengungkapkan, sampah hasil pembongkaran seharusnya tidak dibuang langsung ke laut karena dapat mengganggu kehidupan biota perairan laut.

"Artinya tempat-tempat untuk bangunan bisa dibongkar. Pepohonan yang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Jadi, ada istilahnya tebang pilih dan sisa dari bongkaran jangan sampai ke laut," ujar Tarsoen saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2019).

Tarsoen mengungkapkan, sampah bekas pepohonan di pulau reklamasi dapat mencemari kehidupan mangrove.

Baca juga: Pemprov DKI Dapat Membongkar Pulau Reklamasi Asal...

"Yang paling banyak pembongkaran (di pulau reklamasi) adalah pepohonan. Nanti lapisan tanah paling atas itu banyak mencemari mangrove dan laut," katanya.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun, meskipun proyek reklamasi dihentikan.

Baca juga: Dampak Negatif Pembongkaran Pulau Reklamasi Bisa Saja Permanen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Megapolitan
Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Megapolitan
Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Megapolitan
'Micro-lockdown' Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

"Micro-lockdown" Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

Megapolitan
Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.