6 Reklame Ilegal di Bekasi Diturunkan Petugas

Kompas.com - 03/07/2019, 23:27 WIB
Reklame ilegal di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, ditutup kain putih pasca inspeksi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi,  Kamis (4/7/2019). Vitorio MantaleanReklame ilegal di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, ditutup kain putih pasca inspeksi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Kamis (4/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Enam konten reklame di Kota Bekasi, Jawa Barat yang berada di tiga ruas jalan, yakni Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, dan Jalan Ahmad Yani diturunkan petugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Rabu (3/7/2019).

Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana mengatakan, satu reklame di Jalan Sudirman diturunkan karena ada ketidaksesuaian antara konten penayangan dengan izin yang dimiliki petugas.

Sedangkan lima reklame lainnya tidak mengantongi izin.

Keberadaan reklame ilegal itu terungkap setelah petugas melakukan penyisiran selama beberapa jam.

Petugas mencocokan data yang dimiliki dengan fakta di lapangan dimulai dari perbatasan DKI Jakarta menuju tengah kota hingga perbatasan Kabupaten Bekasi.

"Penyisiran kita lakukan bertahap, titik awal kita lakukan di perbatasan dengan DKI Jakarta dulu, setelah itu merambat ke wilayah lain," kata Arief seperti dikutip Antara.

Tidak hanya menurunkan konten reklame saja, petugas juga akan membongkar konstruksi reklame karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait.

"Ukurannya sangat bervariatif, mulai dari ukuran paling kecil sampai yang berukuran besar seperti 5 meter x 10 meter. Bahkan ada juga reklame jenis billboard yang menjadi incaran penurunan layar," ucapnya.

Arief menjelaskan, pengawasan ini dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame. Dia mengakui, selama ini pendapatan reklame memang tidak memenuhi target.

Hingga pertengahan tahun, raihan pajak reklame baru mencapai 20 persen atau setara Rp 18,2 miliar dari target yang dipatok sebesar Rp 91,4 miliar.

Sementara realisasi pajak reklame tahun 2018 lalu mencapai Rp 38,1 miliar dari target Rp 90 miliar.

"Rendahnya penyerapan pajak reklame disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kurang kuatnya hukum yang kita miliki," katanya lagi.

Sementara itu, Kabid Bina Marga pada Dinas BMSDA Kota Bekasi, Widayat Subroto menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi kini sedang merevisi payung hukum tersebut berupa Peraturan Wali Kota Nomor 63 tahun 2017 tentang Penataan Reklame.

Dengan payung hukum tersebut, pihak swasta yang tidak memiliki izin akan langsung dikenakan pajak reklame.

Namun faktanya mereka justru telah memasang reklame tersebut sejak beberapa bulan sebelumnya, sehingga ada potensi pajak yang tidak disetor ke pemerintah.

Dengan adanya peraturan baru, maka pihak swasta yang terbukti melanggar izin atau tidak ada kesesuaian antara konten dengan dokumen, akan ditindak lebih tegas lagi.

Misalnya, mereka yang ketahuhan memasang reklame tanpa izin dari bulan Februari, Maret, April dan seterusnya akan dikenakan tarif pajak reklame terhitung mulai Januari.

"Misalnya ada yang ketahuan pasang reklame tanpa izin di bulan September, nanti mereka akan kita minta bayar retribusi dimulai dari Januari. Jadi pada bulan apapun kalau ketahuan, mereka akan dihitung mundur (nilai retribusi) dari bulan Januari," kata dia.

"Kalau tidak mau bayar bisa dikenakan pidana, dan konstruksinya kita tebang," katanya lagi.

Berdasarkan data pihaknya, ada sekitar 12.000 reklame yang ada di Kota Bekasi, 2.000 diantaranya disinyalir tidak berizin alias ilegal sehingga ada potensi kebocoran pajak reklame di Kota Bekasi.

Pada bulan Mei 2019 lalu, sudah ada 25 papan reklame yang terpaksa dibongkar. Penertiban reklame itu menyangkut administrasi perizinan yang tidak dimiliki pengusaha.

"Kami melakukan penurunan lebih dulu diutamakan pemberitahuan 1, 2 dan 3. Kalau sudah diberikan pemberitahuan tidak juga diindahkan baru kami tindak," kata Subroto.



Sumber Antara
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Megapolitan
Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Megapolitan
Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Megapolitan
Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Megapolitan
Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Megapolitan
Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Megapolitan
PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

Megapolitan
Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Megapolitan
Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X