5 Aturan Pemilihan Wagub DKI, dari Syarat Pemilihan hingga Denda Rp 50 Miliar

Kompas.com - 05/07/2019, 08:07 WIB
Rapimgab DPRD DKI Jakarta membahas mekanisme pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARRapimgab DPRD DKI Jakarta membahas mekanisme pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia khusus (pansus) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta saat ini tengah merampungkan tata tertib (tatib) pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

Pansus telah konsultasikan draf tatib yang mereka susun ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (3/7/2019) lalu.

Baca juga: Ada Dua Opsi Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di DPRD

Berikut lima aturan yang ada dalam tatib tersebut.

1. Syarat digelarnya pemilihan

Rapat paripurna pemilihan wagub baru bisa digelar jika jumlah anggota DPRD DKI yang hadir memenuhi syarat kuorum. Kuorum dalam draf tatib pemilihan wagub DKI, yakni 50 persen+1 dari jumlah anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang. Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 54 anggota.

Pansus menentukan syarat kuorum itu sesuai arahan Kemendagri. Dasarnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemendagri juga merekomendasikan ini kan supaya cepat, ya sudah (kuorumnya) setengah (50 persen)+1," kata Wakil Ketua Pansus Bestari Barus, Kamis kemarin.

2. Penundaan pemilihan

Bestari menjelaskan, jika rapat paripurna pemilihan wagub tidak kuorum, penundaan pertama dilakukan dua kali dengan jeda masing-masing satu jam.

Jika tidak kuorum juga, penundaan kedua rapat paripurna dilakukan selama tiga hari.

"Setelah itu (jika tidak kuorum lagi), dibawa ke pimpinan (rapat pimpinan gabungan DPRD)," katanya.

Dalam rapat pimpinan gabungan itu akan diputuskan langkah berikutnya yang harus diambil, apakah melakukan pemilihan ulang, mengembalikan cawagub kepada partai politik pengusung, atau keputusan lainnya.

 

3. Penentuan suara sah 

Ada dua opsi untuk menentukan suara sah dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga di DPRD DKI.

"Untuk pemilihan menjadi sah, pengambilan keputusan, dari yang kuorum itu, apakah suara terbanyak atau 50 (persen)+1," ujar anggota Pansus Syarif.

Opsi pertama, suara terbanyak. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam rapat paripurna pemilihan akan ditetapkan sebagai wagub terpilih.

Opsi kedua, wagub terpilih harus mendapat suara 50 persen+1 dari jumlah anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan.

Jika anggota Dewan yang hadir sebanyak 54 orang, maka calon harus mendapatkan minimal 28 suara untuk dapat terpilih.

"Kalau tidak mencapai 50 persen+1 dari kuorum, dua-duanya (cawagub) tidak terpilih," kata Syarif.

Pansus akan memutuskan opsi mana yang dipakai dalam rapat pada Senin pekan depan.

4. Pengantian nama calon 

Nama cawagub DKI memungkinkan untuk diganti jika dua kali rapat paripurna pemilihan wagub DKI hasilnya tidak kuorum.

"Kalau tidak kuorum dua kali, maka nanti dibawa ke rapat pimpinan (rapim) untuk mengambil keputusan," kata Bestari.

"Rapim itu memutuskan apakah melaksanakan pemilihan ulang, ataukah memulangkan calon, ataukah hal lainnya," tambahnya.

Jika hasil rapat pimpinan DPRD memutuskan untuk memulangkan cawagub, lanjut Bestari, maka dua parpol pengusung harus mengirim dua nama yang akan diajukan.

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui telah mengajukan dua nama kandidat cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

5. Denda Rp 50 miliar 

Cawagub DKI Jakarta bakal dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai cawagub oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda maksimal Rp 50 miliar.


"Kalau dia (cawagub) tetap mau mundur, dia dikenai sanksi seperti tertulis di dalam tatib (tata tertib). Itu dendanya Rp 50 miliar dan kurungan (penjara)," ujar Bestari.

Sanksi bagi cawagub DKI yang mengundurkan diri dalam draf tatib mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 191 Ayat 1 undang-undang itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenai minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

Saat ini, dua kandidat cawagub belum ditetapkan panlih. Penetapan calon akan dilakukan setelah tatib pemilihan wagub DKI disahkan.

Sebelum menetapkan cawagub, panlih nanti akan memverifikasi nama-nama kandidat cawagub yang diajukan Gerindra dan PKS.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Direhabilitasi di RSKO Cibubur, Anji: Minta Doanya...

Direhabilitasi di RSKO Cibubur, Anji: Minta Doanya...

Megapolitan
Potret Pilu Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Rorotan: 3 Peti Ditumpuk dalam Satu Ambulans

Potret Pilu Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Rorotan: 3 Peti Ditumpuk dalam Satu Ambulans

Megapolitan
Rusun Pasar Rumput Jadi Tempat Isolasi, Wagub Jamin Aktivitas di Area Pasar Tak Terganggu

Rusun Pasar Rumput Jadi Tempat Isolasi, Wagub Jamin Aktivitas di Area Pasar Tak Terganggu

Megapolitan
Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Megapolitan
Dipulangkan, Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Dipulangkan, Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Megapolitan
Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Megapolitan
RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X