Anies: Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau yang Sudah Ada

Kompas.com - 05/07/2019, 11:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa janji kampanyenya yang menyebut akan menghentikan reklamasi bukan berarti membongkar pulau yang sudah ada.

Menurut dia, penghentian reklamasi adalah dengan tidak melanjutkan pembangunan daratan yang sedang dikerjakan.

"Jadi kita memang dari awal bilang hentikan. Hentikan itu artinya yang sudah jadi tidak dibongkar. Yang akan dibuat itu yang diberhentikan," Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun youtube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Ia pun mengatakan bahwa daratan yang sudah jadi sepenuhnya akan digunakan untuk fasilitas bagi masyarakat.


Baca juga: Proyek Reklamasi Dinilai Anies hanya Serap Tenaga Kerja Sesaat

"Reklamasi kan pembuatan daratan itu yang tidak diteruskan lalu yang sudah terlanjur jadi daratan itu dipakai," kata dia.

Pemprov pun memutuskan untuk memanfaatkan lahan reklamasi terutama pulau C, D, G, dan N.

Hal ini lantaran jika dilakukan pembongkaran justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

"Jadi secara umum prinsipnya kita jangan sampai menambah masalah atas lahan hasil reklamasi karena kalau kita putuskan untuk bongkar, pernah lihat berapa ratus hektar itu tanah mau diapain ?" tutur dia.

Baca juga: Anies: Reklamasi Akan Membuat Jakarta seperti Mangkok

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X