Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

Kompas.com - 05/07/2019, 12:18 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa pihaknya tidak mencabut izin empat pulau reklamasi, yakni pulau C, D, G, dan N.

Menurutnya keempat pulau tersebut dibangun sesuai dengan aturan oleh para pengembang seperti adanya amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) hingga data sumber-sumber untuk pembangunan.

"Yang 4 (pulau) sudah jadi ini barangnya kami enggak mau bongkar. Nah di sini kewajiban-kewajiban mereka juga jalankan. Bahkan, kenapa suka tidak suka soal segel amdal nyatanya sudah ada dokumen-dokumen itu. Yang pantai maju (D) sudah beres, pulau G masih ada yang harus dibereskan," ucap Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun YouTube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Baca juga: Anies: Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau yang Sudah Ada

Adapun pengembang 13 pulau lain tak bisa menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut.

Anies mengetahui hal ini ketika membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dia menetapkan pergub mengenai pembentukan badan tersebut pada Senin (4/6/2018) dan diundangkan pada Kamis (7/6/2018). 

Badan itu menurutnya dibentuk tidak hanya untuk mengelola pulau reklamasi yang sudah ada, tetapi juga untuk mencabut izin 13 pulau lainnya.

Badan tersebut sebenarnya sudah ada pada 2009, tetapi dibubarkan oleh gubernur pada masa itu. Lalu kemudian dibentuk kembali oleh Anies 9 tahun kemudian.

Baca juga: Proyek Reklamasi Dinilai Anies hanya Serap Tenaga Kerja Sesaat

"Saya bentuk lagi badan itu lalu karena namanya pelaksana reklamasi ramai kan (orang bilang) Anies nerusin reklamasi, tapi waktu itu saya enggak bisa jelasin semua strateginya. Saya hanya bilang ini yang mengkritik saya mengkritik imajinasinya sendiri," katanya.

Badan ini pun bertugas memanggil dan mengaudit semua pengembang. Ketika diudit, ke-13 pengembang diketahui tak melaksanakan kewajibannya.

"Macam-macam itu diaudit dilaksanakan tidak? Ternyata tidak pernah. Karena tidak dilaksanakan, izinnya dicabut. Nah kalau saya jelasin dulu sebelumnya pada enggak datang. Jadi ketika semua datang, ya sudah saya bilang dicabut," ujar Anies.

"Ketika dicabut, mereka enggak bisa marah ke kita karena enggak ngikutin kewajiban. Itulah celahnya kami enggak ada tuntutan dan kalau ditanya itu bukan salah kami lho. Kami dulu memberikan izin, Anda enggak jalanin ya sudah kami cabut, beres," katanya.

Baca juga: Anies: Reklamasi Akan Membuat Jakarta seperti Mangkok

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Tangsel Dimulai, Pedagang dan Lansia Belum Terjadwal

Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Tangsel Dimulai, Pedagang dan Lansia Belum Terjadwal

Megapolitan
Jalur Sepeda Permanen di Jakarta dan Perlunya Penegakan Aturan yang Konsisten...

Jalur Sepeda Permanen di Jakarta dan Perlunya Penegakan Aturan yang Konsisten...

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Beli Lahan untuk Pemakaman Jenazah Covid-19

Pemprov DKI Tak Akan Beli Lahan untuk Pemakaman Jenazah Covid-19

Megapolitan
Heboh Pengendara Motor Terobos Kawasan Ring 1: Ditendang Paspampres, Minta Maaf, hingga Ditilang

Heboh Pengendara Motor Terobos Kawasan Ring 1: Ditendang Paspampres, Minta Maaf, hingga Ditilang

Megapolitan
Sederet Fakta Penjambret Ponsel di Tangsel, Kerap Lukai Korban hingga Residivis Narkoba

Sederet Fakta Penjambret Ponsel di Tangsel, Kerap Lukai Korban hingga Residivis Narkoba

Megapolitan
Kilas Balik Silang Pendapat Pemprov DKI dan Pusat soal Penanganan Covid-19 di Awal Pandemi

Kilas Balik Silang Pendapat Pemprov DKI dan Pusat soal Penanganan Covid-19 di Awal Pandemi

Megapolitan
Millen Cyrus Konsumsi Benzodiazepine karena Depresi

Millen Cyrus Konsumsi Benzodiazepine karena Depresi

Megapolitan
1 Tahun Covid-19 Kasus di Wuhan 0, Bagaimana dengan Jakarta?

1 Tahun Covid-19 Kasus di Wuhan 0, Bagaimana dengan Jakarta?

Megapolitan
Renyah Bisnis Kerupuk Erna Jaya, Berawal Keliling Memikul Kaleng hingga Bangun Pabrik

Renyah Bisnis Kerupuk Erna Jaya, Berawal Keliling Memikul Kaleng hingga Bangun Pabrik

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Ini Fakta Restoran Amigos yang Diduga Jadi Lokasi Pertama Penyebaran Virus Corona

Setahun Pandemi Covid-19, Ini Fakta Restoran Amigos yang Diduga Jadi Lokasi Pertama Penyebaran Virus Corona

Megapolitan
RTH di Jakarta Dipakai Tampung Air Banjir, Pemprov DKI: Taman Kita Banjirkan

RTH di Jakarta Dipakai Tampung Air Banjir, Pemprov DKI: Taman Kita Banjirkan

Megapolitan
Tak Pakai Link Pendaftaran, Begini Sistem Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia di GOR Tanjung Duren

Tak Pakai Link Pendaftaran, Begini Sistem Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia di GOR Tanjung Duren

Megapolitan
Ditangkapnya Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL, Sebarkan Konten demi Raup Untung

Ditangkapnya Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL, Sebarkan Konten demi Raup Untung

Megapolitan
Wagub DKI kepada Pengelola Kafe: Coba Menyiasati Aturan, Kami Beri Sanksi Terberat

Wagub DKI kepada Pengelola Kafe: Coba Menyiasati Aturan, Kami Beri Sanksi Terberat

Megapolitan
[EKSKLUSIF] Refleksi Setahun Covid-19 ala Pasien 02 Maria Darmaningsih: Antara Berkebun dan Merosotnya Kemanusiaan Kita

[EKSKLUSIF] Refleksi Setahun Covid-19 ala Pasien 02 Maria Darmaningsih: Antara Berkebun dan Merosotnya Kemanusiaan Kita

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X