Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

Kompas.com - 05/07/2019, 12:18 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa pihaknya tidak mencabut izin empat pulau reklamasi, yakni pulau C, D, G, dan N.

Menurutnya keempat pulau tersebut dibangun sesuai dengan aturan oleh para pengembang seperti adanya amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) hingga data sumber-sumber untuk pembangunan.

"Yang 4 (pulau) sudah jadi ini barangnya kami enggak mau bongkar. Nah di sini kewajiban-kewajiban mereka juga jalankan. Bahkan, kenapa suka tidak suka soal segel amdal nyatanya sudah ada dokumen-dokumen itu. Yang pantai maju (D) sudah beres, pulau G masih ada yang harus dibereskan," ucap Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun YouTube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Baca juga: Anies: Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau yang Sudah Ada

Adapun pengembang 13 pulau lain tak bisa menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut.

Anies mengetahui hal ini ketika membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dia menetapkan pergub mengenai pembentukan badan tersebut pada Senin (4/6/2018) dan diundangkan pada Kamis (7/6/2018). 

Badan itu menurutnya dibentuk tidak hanya untuk mengelola pulau reklamasi yang sudah ada, tetapi juga untuk mencabut izin 13 pulau lainnya.

Badan tersebut sebenarnya sudah ada pada 2009, tetapi dibubarkan oleh gubernur pada masa itu. Lalu kemudian dibentuk kembali oleh Anies 9 tahun kemudian.

Baca juga: Proyek Reklamasi Dinilai Anies hanya Serap Tenaga Kerja Sesaat

"Saya bentuk lagi badan itu lalu karena namanya pelaksana reklamasi ramai kan (orang bilang) Anies nerusin reklamasi, tapi waktu itu saya enggak bisa jelasin semua strateginya. Saya hanya bilang ini yang mengkritik saya mengkritik imajinasinya sendiri," katanya.

Badan ini pun bertugas memanggil dan mengaudit semua pengembang. Ketika diudit, ke-13 pengembang diketahui tak melaksanakan kewajibannya.

"Macam-macam itu diaudit dilaksanakan tidak? Ternyata tidak pernah. Karena tidak dilaksanakan, izinnya dicabut. Nah kalau saya jelasin dulu sebelumnya pada enggak datang. Jadi ketika semua datang, ya sudah saya bilang dicabut," ujar Anies.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Megapolitan
[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Megapolitan
Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Megapolitan
Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Megapolitan
Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Megapolitan
Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Megapolitan
Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Megapolitan
Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Megapolitan
Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X