Cerita Anies Soal Penyegelan Bangunan Reklamasi yang Sempat Tak Dihiraukan Pengembang

Kompas.com - 05/07/2019, 12:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyegelan bangunan di pulau reklamasi bukanlah yang pertama kali dilakukan. Namun, pengembang pulau reklamasi seolah tidak peduli dengan penyegelan itu.

"Apakah itu penyegelan pertama? Bukan. 2015 disegel, 2016 disegel, 2017 disegel.Tapi Pemprov itu dicuekin, betul-betul dicuekin gitu aja, mereka (pengembang) jalan terus. Jadi kita ini enggak dianggap," ujar Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun youtube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Anies pun kembali menyegelnya ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku tidak tahu seperti apa sikap pengembang atau hasil apa yang akan terjadi nantinya.

"Tetapi saya pasang badan di situ," ujar Anies.

Pasang badan yang dimaksud adalah memastikan pengembang mengikuti aturan Pemprov DKI setelah bangunan mereka disegel. Anies mengklaim penyegelan yang dilakukan olehnya efektif karena dilakukan dengan baik tanpa membentak maupun melibatkan emosi.

Ia pun meminta agar tempat tersebut terbuka bisa digunakan oleh publik dan tidak lagi tertutup.

Baca juga: Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

"Dan itu membuat rasanya efektif karena dibanding segel sebelumnya mereka berhenti kegiatan pembangunan, mereka ke pengadilan, bayar denda, semua aturan diikuti. Lalu Pemprov berkewajiban otomatis (menerbitkan IMB)," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan bahwa bangunan-bangunan di pulau reklamasi terutama pulau C, D, dan G itu tidak melanggar.

Aturan membangun tercantum dalam Peraturan Gubernur no. 206 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di dalamnya terdapat panduan perancangan kota (PRK) yang diizinkan untuk membangun. Lalu bangunan-bangunan tersebut legal karena sudah ada Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca juga: Anies: Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau yang Sudah Ada

"Problemnya mereka kemarin itu mereka taati semua kecuali IMB jadi ketika bangun enggak urus izin. Tapi apakah bangunannya sesuai dengan tata kota ? Sesuai. Jadi bangunannya secara aturan tidak melanggar, proses membangunnya tidak pakai IMB," jelas Anies.

Adapun, Pemprov DKI telah menerbitkan 932 IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan Ahok sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Megapolitan
Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

Megapolitan
Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Megapolitan
Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Megapolitan
Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Megapolitan
PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Megapolitan
Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Megapolitan
Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Megapolitan
Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Megapolitan
Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Megapolitan
Ini Kalender Pendidikan Tahun 2020/2021 di Jakarta, Dimulai 13 Juli 2020

Ini Kalender Pendidikan Tahun 2020/2021 di Jakarta, Dimulai 13 Juli 2020

Megapolitan
Miliki Riwayat Batuk, Tukang Becak Berusia 60 Tahun Meninggal di Tengah Jalan

Miliki Riwayat Batuk, Tukang Becak Berusia 60 Tahun Meninggal di Tengah Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X