Cerita Anies Soal Penyegelan Bangunan Reklamasi yang Sempat Tak Dihiraukan Pengembang

Kompas.com - 05/07/2019, 12:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyegelan bangunan di pulau reklamasi bukanlah yang pertama kali dilakukan. Namun, pengembang pulau reklamasi seolah tidak peduli dengan penyegelan itu.

"Apakah itu penyegelan pertama? Bukan. 2015 disegel, 2016 disegel, 2017 disegel.Tapi Pemprov itu dicuekin, betul-betul dicuekin gitu aja, mereka (pengembang) jalan terus. Jadi kita ini enggak dianggap," ujar Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun youtube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Anies pun kembali menyegelnya ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku tidak tahu seperti apa sikap pengembang atau hasil apa yang akan terjadi nantinya.

"Tetapi saya pasang badan di situ," ujar Anies.

Pasang badan yang dimaksud adalah memastikan pengembang mengikuti aturan Pemprov DKI setelah bangunan mereka disegel. Anies mengklaim penyegelan yang dilakukan olehnya efektif karena dilakukan dengan baik tanpa membentak maupun melibatkan emosi.

Ia pun meminta agar tempat tersebut terbuka bisa digunakan oleh publik dan tidak lagi tertutup.

Baca juga: Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

"Dan itu membuat rasanya efektif karena dibanding segel sebelumnya mereka berhenti kegiatan pembangunan, mereka ke pengadilan, bayar denda, semua aturan diikuti. Lalu Pemprov berkewajiban otomatis (menerbitkan IMB)," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan bahwa bangunan-bangunan di pulau reklamasi terutama pulau C, D, dan G itu tidak melanggar.

Aturan membangun tercantum dalam Peraturan Gubernur no. 206 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di dalamnya terdapat panduan perancangan kota (PRK) yang diizinkan untuk membangun. Lalu bangunan-bangunan tersebut legal karena sudah ada Hak Guna Bangunan (HGB).

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Megapolitan
Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Megapolitan
Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Megapolitan
Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Megapolitan
Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Megapolitan
Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Megapolitan
Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Megapolitan
Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X