Cerita Anies Soal Penyegelan Bangunan Reklamasi yang Sempat Tak Dihiraukan Pengembang

Kompas.com - 05/07/2019, 12:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyegelan bangunan di pulau reklamasi bukanlah yang pertama kali dilakukan. Namun, pengembang pulau reklamasi seolah tidak peduli dengan penyegelan itu.

"Apakah itu penyegelan pertama? Bukan. 2015 disegel, 2016 disegel, 2017 disegel.Tapi Pemprov itu dicuekin, betul-betul dicuekin gitu aja, mereka (pengembang) jalan terus. Jadi kita ini enggak dianggap," ujar Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun youtube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Anies pun kembali menyegelnya ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku tidak tahu seperti apa sikap pengembang atau hasil apa yang akan terjadi nantinya.

"Tetapi saya pasang badan di situ," ujar Anies.

Pasang badan yang dimaksud adalah memastikan pengembang mengikuti aturan Pemprov DKI setelah bangunan mereka disegel. Anies mengklaim penyegelan yang dilakukan olehnya efektif karena dilakukan dengan baik tanpa membentak maupun melibatkan emosi.

Ia pun meminta agar tempat tersebut terbuka bisa digunakan oleh publik dan tidak lagi tertutup.

Baca juga: Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

"Dan itu membuat rasanya efektif karena dibanding segel sebelumnya mereka berhenti kegiatan pembangunan, mereka ke pengadilan, bayar denda, semua aturan diikuti. Lalu Pemprov berkewajiban otomatis (menerbitkan IMB)," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan bahwa bangunan-bangunan di pulau reklamasi terutama pulau C, D, dan G itu tidak melanggar.

Aturan membangun tercantum dalam Peraturan Gubernur no. 206 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di dalamnya terdapat panduan perancangan kota (PRK) yang diizinkan untuk membangun. Lalu bangunan-bangunan tersebut legal karena sudah ada Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca juga: Anies: Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau yang Sudah Ada

"Problemnya mereka kemarin itu mereka taati semua kecuali IMB jadi ketika bangun enggak urus izin. Tapi apakah bangunannya sesuai dengan tata kota ? Sesuai. Jadi bangunannya secara aturan tidak melanggar, proses membangunnya tidak pakai IMB," jelas Anies.

Adapun, Pemprov DKI telah menerbitkan 932 IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan Ahok sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Megapolitan
Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

Megapolitan
Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Megapolitan
Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Megapolitan
Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Megapolitan
Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Megapolitan
Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Megapolitan
Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Megapolitan
Bupati Kepulauan Seribu: Pulau Sebaru Tak Jadi Dibuat Rumah Sakit Covid-19

Bupati Kepulauan Seribu: Pulau Sebaru Tak Jadi Dibuat Rumah Sakit Covid-19

Megapolitan
Pembersihan Lautan Sampah di Kampung Bengek dan Munculnya Kesadaran Warga Jaga Kebersihan

Pembersihan Lautan Sampah di Kampung Bengek dan Munculnya Kesadaran Warga Jaga Kebersihan

Megapolitan
Anggota TNI yang Ditusuk Tetangga di Jakarta Timur Kondisinya Membaik

Anggota TNI yang Ditusuk Tetangga di Jakarta Timur Kondisinya Membaik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X