Kompas.com - 05/07/2019, 13:39 WIB
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPolusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperbanyak alat untuk mengukur kualitas udara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, alat ukur kualitas udara yang ada saat ini hanya bisa memantau kualitas udara maksimal di 15 titik.

"Hari ini kalau kami ditanya balik, yang bilang kualitas udara buruk, maka kami hanya bisa menentukan paling 10 titik, 15 titik maksimal di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/7/2019).

Anies kemudian menyinggung data kualitas udara Jakarta yang ditunjukan situs AirVisual. Menurut Anies, data kualitas udara itu tidak merepresentasikan kualitas udara di seluruh wilayah Jakarta.

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Semakin Buruk Saat Musim Kering, Mengapa ?

"Yang keluar di AirVisual itu dari (titik pemantauan di) Kedutaan Amerika. Jadi, kan menggambarkan kualitas udara di sekitar Gambir saja, tapi belum kualitas udara di seluruh Jakarta," katanya.

Dengan memperbanyak alat ukur kualitas udara, lanjut Anies, data yang dihasilkan alat ukur tersebut akan merepresentasikan kualitas udara di seluruh wilayah Jakarta.

"Salah satu langkah yang akan kami kerjakan adalah memiliki alat ukur kualitas udara secara lebih banyak sehingga kami bisa menjangkau lebih luas di Jakarta," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Data kualitas udara yang dirilis AirVisual menjadi bukti yang disampaikan sejumlah warga untuk menggugat sejumlah lembaga pemerintahan terkait buruknya kualitas udara Jakarta.

Gugatan dilayangkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.

AirVisual mencatat selama dua pekan, dari 19 hingga 27 Juni 2019, Jakarta beberapa kali menempati kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan AQI (indeks kualitas udara) kategori "tidak sehat" dan sudah melebihi baku mutu udara ambien harian (konsentrasi PM 2,5 melebihi 65ug/m3).

Baca juga: Pertengahan Juli Akan Ada Hujan Buatan untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

AirVisual merekam data kualitas udara dari dua stasiun pemantau milik Kedutaan Besar Amerika Serikat, satu stasiun milik BMKG, serta empat alat AirVisual (di Pejaten, Rawamangun, Mangga Dua, dan Pegadungan).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Megapolitan
Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Megapolitan
Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Megapolitan
Kala Anies Dipanggil KPK karena Kasus Korupsi Anak Buahnya

Kala Anies Dipanggil KPK karena Kasus Korupsi Anak Buahnya

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Penyebab Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Akan Selidiki Penyebab Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil-genap di Margonda Depok

Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil-genap di Margonda Depok

Megapolitan
Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Megapolitan
Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.