Warga Gugat Buruknya Udara DKI, Ini Respons Kementerian LHK

Kompas.com - 05/07/2019, 16:41 WIB
Kepadatan kendaraan di tol dalam kota di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/5/2013). Persoalan kemacetan menjadi persoalan yang mendera Jakarta karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan.
KOMPAS/PRIYOMBODOKepadatan kendaraan di tol dalam kota di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/5/2013). Persoalan kemacetan menjadi persoalan yang mendera Jakarta karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghormati gugatan yang dilayangkan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) atas kian buruknya kualitas udara Jakarta.

"Soal gugatan, saya jujur belum terima. Tetapi, saya sudah dengar. Kami sangat menghormati gugatan itu," kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah, di Jakarta, Jumat (5/7/2019), seperti dikutip Antara.

Apalagi, kata dia, dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 91 sudah menjamin.

Baca juga: Anies Sebut Penggugatnya Ikut Perburuk Kualitas Udara Jakarta

Artinya, masyarakat berhak menggugat kalau hak-haknya tidak terpenuhi dan pihaknya akan segera memberikan respons atau jawaban atas gugatan tersebut.

Yang jelas, kata dia, sejauh ini KLHK sudah melakukan beberapa upaya perbaikan kualitas udara. Misalnya, dari regulasi dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41/1999, termasuk revisi nilai baku mutu udara ambien nasional.

Kemudian, penerapan baku mutu emisi pembangkit listrik thermal melalui Peraturan Menteri KLHK Nomor 15/2019 yang memperketat antara 50-73 persen.

Baca juga: DKI Akan Perbanyak Alat Ukur Kualitas Udara

Upaya perbaikan kualitas udara, kata dia, dilakukan pula dengan edukasi dan kampanye "green lifestyle" dan kewajiban uji emisi bagi kendaraan umum dan pribadi.

"Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan bakar ramah lingkungan dan mengembangkan 'car free day'," kata Karliansyah.

Sebelumnya, sejumlah individu yang tergabung dalam Ibu Kota resmi melayangkan gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019), guna menuntut hak untuk menikmati udara bersih.

Baca juga: Pertengahan Juli Akan Ada Hujan Buatan untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Gugatan ditujukan kepada tujuh tergugat, yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penyampaian gugatan itu melibatkan lintas profesi, mulai dari pengojek, mahasiswa, peneliti, dosen, pengusaha, hingga advokat.

"Kami menggugat pemerintah terkait hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran udara," ujar Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang Berakhir, Kadishub DKI Imbau Warga Kembali ke Jakarta Sebelum 1 November

Libur Panjang Berakhir, Kadishub DKI Imbau Warga Kembali ke Jakarta Sebelum 1 November

Megapolitan
Kendala Operasional di Stasiun Kampung Bandan, Simak Rekayasa di 3 Rute Perjalanan KRL

Kendala Operasional di Stasiun Kampung Bandan, Simak Rekayasa di 3 Rute Perjalanan KRL

Megapolitan
Pekerja Proyek Tewas Setelah Hanyut di Kolam Resapan Air

Pekerja Proyek Tewas Setelah Hanyut di Kolam Resapan Air

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Catat Angka Pergerakan Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Bandara Soekarno-Hatta Catat Angka Pergerakan Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
3 Hari Terakhir, 509.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

3 Hari Terakhir, 509.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
Libur Panjang, Lonjakan Penumpang Bus AKAP di Terminal Poris Plawad Capai 62 Persen

Libur Panjang, Lonjakan Penumpang Bus AKAP di Terminal Poris Plawad Capai 62 Persen

Megapolitan
Tawuran Pelajar SMK di Depok, Satu Siswa Tewas dan Seorang Luka Bacok

Tawuran Pelajar SMK di Depok, Satu Siswa Tewas dan Seorang Luka Bacok

Megapolitan
Ini Alasan Bioskop XXI di Jakarta Belum Beroperasi meski Sudah Diizinkan

Ini Alasan Bioskop XXI di Jakarta Belum Beroperasi meski Sudah Diizinkan

Megapolitan
Sepi Penumpang meski Libur Panjang, Kepala Terminal Kalideres: Banyak yang Pakai Kendaraan Pribadi

Sepi Penumpang meski Libur Panjang, Kepala Terminal Kalideres: Banyak yang Pakai Kendaraan Pribadi

Megapolitan
Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X