Pengamat: Anies Terlambat bila Terapkan Uji Emisi 2020

Kompas.com - 05/07/2019, 23:38 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Tranportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlambat apabila baru akan lakukan kebijakan uji emisi bagi kendaraan bermotor mulai tahun 2020.

“Jika saat ini gubernur Jakarta Anies Baswedan baru bicara akan melakukan kebijakan uji emisi mulai tahun 2020, itu terlambat dan tidak mengetahui regulasi pengendalian pencemaran udara dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005,” ujar Azas yang juga ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ini, Jumat (5/7/2019), seperti dikutip Antara.

Azas mengatakan, urusan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Jakarta sudah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta.

Baca juga: Mulai 2020, Uji Emisi Jadi Syarat Bayar Pajak Kendaraan di Jakarta

Aturannya, kendaraan wajib melakukan uji emisi satu kali tiap bulan secara rutin agar tidak menambah polusi udara.

“Soal buruknya kualitas udara Jakarta itu akibat tingginya polusi, penyebab tingginya polusi salah satunya dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Sedangkan tingginya emisi gas buang diakibatkan oleh kemacetan Jakarta yang sudah akut,” tambahnya.

Menurut Azas, peningkatan kualitas udara Jakarta dapat dilakukan dengan kembali menghijaukan kota Jakarta dengan menanam kembali tumbuhan yang mampu menyedot polusi udara di sekitarnya.

Baca juga: Anies Sebut Penggugatnya Ikut Perburuk Kualitas Udara Jakarta

Selain itu, kata dia, melakukan penegakan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2005 serta mencairkan kemacetan di kota Jakarta juga sebagai jalan keluar memperbaiki kualitas udara kota Jakarta.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh situs penyedia peringkat kualitas udara di kota-kota besar dunia, AirVisual menunjukkan bahwa pada Selasa (25/6) pukul 08.00 WIB, Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi udara tertinggi.

Baca juga: Udara Jakarta Buruk, Warga Gugat Anies hingga Jokowi ke Pengadilan

Saat diukur, Nilai Indeks Kualitas Udara (Air Quality Indeks) Jakarta sebesar 240, masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Sementara itu, Greenpeace Indonesia mencatat, Jakarta hanya memiliki 34 hari udara bersih dalam satu tahun.

Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Ariyanu di Jakarta, Selasa (2/7), mengatakan, selain 34 hari tersebut, 196 hari lainnya masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat dan sisanya kurang sehat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X