Walhi Kritik Pernyataan Anies yang Tak Ingin Bongkar Pulau Reklamasi

Kompas.com - 08/07/2019, 13:33 WIB
Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOKondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Menurut dia, sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan audit lingkungan.

"Maka, harus dipikirkan orang kita belum tahu hasil audit lingkungannya. Kalau pernyataan gubernur di media bilang untuk dibongkar itu dampak lingkungannya lebih besar. Saya kira itu cuma asumsi," kata Tubagus saat dihubungi, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Anies: Pembongkaran Pulau Reklamasi Akan Sebabkan Kerusakan Lingkungan Luar Biasa

Audit tersebut harus melibatkan para ahli, akademisi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat yang terdampak.

Peran pemprov adalah memfasilitasi dan tidak melibatkan pengembang.

"Dia (Anies) bilang enggak mau bongkar, tapi belum lakukan auditnya, kajian mendalamnya. Karena ini bukan hanya permasalahan perizinan tapi ekosistem. Mau sampai kapan pemerintah ini memaklumi keterlanjuran, sementara kita terus mengalami krisis lingkungan hidup," ujar Tubagus.

Baca juga: Ini Alasan Anies Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi

Tanah, pasir, hingga batu di pulau reklamasi, menurut dia, bisa dimanfaatkan untuk menutup lubang tambang maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

"Sederhana saja pasirnya itu bisa diangkut untuk menutupi lubang-lubang tambang. Kan banyak di Jawa di beberapa tempat bisa untuk itu. Jadi ini hanya beralasan, harusnya dia melakukan audit secara independen," ucapnya.

Baca juga: Cerita Anies Soal Penyegelan Bangunan Reklamasi yang Sempat Tak Dihiraukan Pengembang

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun meskipun proyek reklamasi dihentikan.

"Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungannya hebat sekali. Bayangkan, lahan bisa besarnya sampai 350 hektar, itu tanahnya mau dikemanakan bila dibongkar. Jadi, kerusakannya akan luar biasa," kata Anies dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Megapolitan
BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Megapolitan
Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Megapolitan
Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Megapolitan
Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Megapolitan
Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Megapolitan
PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Megapolitan
15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

Megapolitan
Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

Megapolitan
Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X