Pernah Gagal di Era Foke, Kebijakan Wajib Uji Emisi Anies Dinilai Tak akan Efektif

Kompas.com - 08/07/2019, 18:26 WIB
Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta. KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANDirektur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai rencana penerapan wajib uji emisi kendaraan di DKI Jakarta tidak efektif. Dia mencontohkan, program sejenis sudah pernah diluncurkan pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan tak kunjung terwujud hingga hari ini.

"Tahun 2008, ide Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang) sudah dicanangkan oleh Fauzi Bowo (mantan Gubernur DKI) lewat program sistem pembayaran mandiri (SPM)," ujar Ahmad Safrudin yang akrab disapa Puput saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2019).

Saat itu, SPM merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI dengan Mitra Emisi Bersih (MEB). Pemprov DKI yang awalnya berperan sebagai penyedia biaya uji emisi, melalui sistem SPM, lebih berperan sebagai regulator atau pengawas.

Biaya uji emisi sebesar Rp 50.000 akan dibebankan kepada pemilik mobil. Sedangkan 25 persen di antaranya akan diberikan ke pengelola dan 75 persen diterima oleh bengkel.

Baca juga: Wacana Uji Emisi di DKI, Bengkel Wajib Punya Alat hingga Dikritik karena Terlambat

Dalam 25 persen itu sudah termasuk Rp 5.000 untuk pengadaan tanda lulus uji emisi; Rp 2.000 untuk sistem informasi; Rp 3.000 untuk sosialisasi; dan Rp 2.500 untuk sistem manajemen. Setiap kendaraan yang telah lulus uji emisi akan diberikan stiker, label, dan buku yang di dalamnya terdapat nomor seri, hologram dan ditandatangani oleh teknisi yang telah bersertifikat.

Namun, program SPM ditengarai terbentur praktik bisnis pengadaan stiker tanda lolos uji emisi, sehingga mandek hingga saat ini.

"Bisa jadi preseden ini terulang lagi nanti," sebut Puput.

Puput menyarankan agar rencana ini tidak dilanjutkan lebih jauh. Pasalnya, banyak persiapan yang mesti dilakukan. Ia pun ragu jika kebijakan ini sanggup memaksa pemilik kendaraan untuk rutin merawat kendaraannya agar memenuhi baku mutu emisi.

"Enggak akan efektif itu. Itu enggak ubahnya seperti imbauan saja. Artinya, orang seberapa sih takut dengan biaya parkir? Orang Jakarta kok dikasih iming-iming yang tidak signifikan," kata Puput.

Baca juga: Pengamat: Anies Terlambat bila Terapkan Uji Emisi 2020

"Untuk memulainya lagi paling cepat 1 tahun lah karena harus mempersiapkan lagi bengkel yang bisa melakukan uji emisi," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan uji emisi bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta dan ditargetkan berlaku seluruhnya pada 2020 nanti.

Uji emisi ini akan membutuhkan 933 bengkel di seluruh DKI Jakarta. Saat ini, Anies Baswedan mengungkapkan baru sekitar 150 bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan data antara kendaraan yang lolos uji emisi dan sistem parkir sehingga bisa menjalankan sanksi penambahan biaya parkir bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Megapolitan
Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Megapolitan
Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

Megapolitan
Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Megapolitan
Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Megapolitan
LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Megapolitan
Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Megapolitan
Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Megapolitan
Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Tahun Depan, KRL Ditargetkan Hanya Terjadi 50 Kali Gangguan

Tahun Depan, KRL Ditargetkan Hanya Terjadi 50 Kali Gangguan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X