Pernah Gagal di Era Foke, Kebijakan Wajib Uji Emisi Anies Dinilai Tak akan Efektif

Kompas.com - 08/07/2019, 18:26 WIB
Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta. KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANDirektur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai rencana penerapan wajib uji emisi kendaraan di DKI Jakarta tidak efektif. Dia mencontohkan, program sejenis sudah pernah diluncurkan pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan tak kunjung terwujud hingga hari ini.

"Tahun 2008, ide Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang) sudah dicanangkan oleh Fauzi Bowo (mantan Gubernur DKI) lewat program sistem pembayaran mandiri (SPM)," ujar Ahmad Safrudin yang akrab disapa Puput saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2019).

Saat itu, SPM merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI dengan Mitra Emisi Bersih (MEB). Pemprov DKI yang awalnya berperan sebagai penyedia biaya uji emisi, melalui sistem SPM, lebih berperan sebagai regulator atau pengawas.

Biaya uji emisi sebesar Rp 50.000 akan dibebankan kepada pemilik mobil. Sedangkan 25 persen di antaranya akan diberikan ke pengelola dan 75 persen diterima oleh bengkel.


Baca juga: Wacana Uji Emisi di DKI, Bengkel Wajib Punya Alat hingga Dikritik karena Terlambat

Dalam 25 persen itu sudah termasuk Rp 5.000 untuk pengadaan tanda lulus uji emisi; Rp 2.000 untuk sistem informasi; Rp 3.000 untuk sosialisasi; dan Rp 2.500 untuk sistem manajemen. Setiap kendaraan yang telah lulus uji emisi akan diberikan stiker, label, dan buku yang di dalamnya terdapat nomor seri, hologram dan ditandatangani oleh teknisi yang telah bersertifikat.

Namun, program SPM ditengarai terbentur praktik bisnis pengadaan stiker tanda lolos uji emisi, sehingga mandek hingga saat ini.

"Bisa jadi preseden ini terulang lagi nanti," sebut Puput.

Puput menyarankan agar rencana ini tidak dilanjutkan lebih jauh. Pasalnya, banyak persiapan yang mesti dilakukan. Ia pun ragu jika kebijakan ini sanggup memaksa pemilik kendaraan untuk rutin merawat kendaraannya agar memenuhi baku mutu emisi.

"Enggak akan efektif itu. Itu enggak ubahnya seperti imbauan saja. Artinya, orang seberapa sih takut dengan biaya parkir? Orang Jakarta kok dikasih iming-iming yang tidak signifikan," kata Puput.

Baca juga: Pengamat: Anies Terlambat bila Terapkan Uji Emisi 2020

"Untuk memulainya lagi paling cepat 1 tahun lah karena harus mempersiapkan lagi bengkel yang bisa melakukan uji emisi," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan uji emisi bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta dan ditargetkan berlaku seluruhnya pada 2020 nanti.

Uji emisi ini akan membutuhkan 933 bengkel di seluruh DKI Jakarta. Saat ini, Anies Baswedan mengungkapkan baru sekitar 150 bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan data antara kendaraan yang lolos uji emisi dan sistem parkir sehingga bisa menjalankan sanksi penambahan biaya parkir bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Megapolitan
Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Megapolitan
Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Megapolitan
Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Megapolitan
Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Megapolitan
Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Megapolitan
 Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Megapolitan
Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Megapolitan
Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X