Kompas.com - 08/07/2019, 18:26 WIB
Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta. KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANDirektur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan data pencemaran udara di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai rencana penerapan wajib uji emisi kendaraan di DKI Jakarta tidak efektif. Dia mencontohkan, program sejenis sudah pernah diluncurkan pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan tak kunjung terwujud hingga hari ini.

"Tahun 2008, ide Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang) sudah dicanangkan oleh Fauzi Bowo (mantan Gubernur DKI) lewat program sistem pembayaran mandiri (SPM)," ujar Ahmad Safrudin yang akrab disapa Puput saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2019).

Saat itu, SPM merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI dengan Mitra Emisi Bersih (MEB). Pemprov DKI yang awalnya berperan sebagai penyedia biaya uji emisi, melalui sistem SPM, lebih berperan sebagai regulator atau pengawas.

Biaya uji emisi sebesar Rp 50.000 akan dibebankan kepada pemilik mobil. Sedangkan 25 persen di antaranya akan diberikan ke pengelola dan 75 persen diterima oleh bengkel.

Baca juga: Wacana Uji Emisi di DKI, Bengkel Wajib Punya Alat hingga Dikritik karena Terlambat

Dalam 25 persen itu sudah termasuk Rp 5.000 untuk pengadaan tanda lulus uji emisi; Rp 2.000 untuk sistem informasi; Rp 3.000 untuk sosialisasi; dan Rp 2.500 untuk sistem manajemen. Setiap kendaraan yang telah lulus uji emisi akan diberikan stiker, label, dan buku yang di dalamnya terdapat nomor seri, hologram dan ditandatangani oleh teknisi yang telah bersertifikat.

Namun, program SPM ditengarai terbentur praktik bisnis pengadaan stiker tanda lolos uji emisi, sehingga mandek hingga saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bisa jadi preseden ini terulang lagi nanti," sebut Puput.

Puput menyarankan agar rencana ini tidak dilanjutkan lebih jauh. Pasalnya, banyak persiapan yang mesti dilakukan. Ia pun ragu jika kebijakan ini sanggup memaksa pemilik kendaraan untuk rutin merawat kendaraannya agar memenuhi baku mutu emisi.

"Enggak akan efektif itu. Itu enggak ubahnya seperti imbauan saja. Artinya, orang seberapa sih takut dengan biaya parkir? Orang Jakarta kok dikasih iming-iming yang tidak signifikan," kata Puput.

Baca juga: Pengamat: Anies Terlambat bila Terapkan Uji Emisi 2020

"Untuk memulainya lagi paling cepat 1 tahun lah karena harus mempersiapkan lagi bengkel yang bisa melakukan uji emisi," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan uji emisi bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta dan ditargetkan berlaku seluruhnya pada 2020 nanti.

Uji emisi ini akan membutuhkan 933 bengkel di seluruh DKI Jakarta. Saat ini, Anies Baswedan mengungkapkan baru sekitar 150 bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan data antara kendaraan yang lolos uji emisi dan sistem parkir sehingga bisa menjalankan sanksi penambahan biaya parkir bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Megapolitan
Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Megapolitan
Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Megapolitan
Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Megapolitan
Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Megapolitan
Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Megapolitan
Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Megapolitan
Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Wagub DKI Kembali Pastikan, Lokasi Sirkuit Formula E Diputuskan Bulan Ini

Wagub DKI Kembali Pastikan, Lokasi Sirkuit Formula E Diputuskan Bulan Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.