Tak Jelas Ganti Rugi, Warga Protes Revitalisasi Kemang

Kompas.com - 10/07/2019, 06:57 WIB

Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang melakukan audiensi terkait penataan kawasan Kemang di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7) 

Warta Kota Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang melakukan audiensi terkait penataan kawasan Kemang di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7)

JAKARTA, KOMPAS.com - Audiensi yang digelar Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang, dipenuhi protes warga terkait tidak adanya ganti rugi lahan yang terkena dampak revitalisasi trotoar.

Warga menyebut, Pemprov DKI tidak punya landasan hukum hingga membuat kebijakan secara sepihak dan mengabaikan Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam aturan itu salah satunya mengatur soal ganti rugi tanah warga yang terkena dampak pembangunan.

"Saya nggak bisa bayangkan, tanah warga dipakai pemerintah tapi tidak ada ganti rugi. Kami mengingatkan, jangan nafikan keberadaan Undang-undang tersebut. Pemprov seolah-olah tidak menganggap ada undang-undang itu. Mengenai berapa berasan ganti ruginya, undang-undang telah mengatur karena banyak sekali pasal-pasal yang relevan," ujar warga bernama Heru Suherman di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019) sore, seperti dikutip Warta Kota.

Heru menegaskan, sejatinya warga Kemang tidak menolakrevitalisasi kawasan Kemang karena diakui akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia meminta Pemprov tidak arogan dalam menerapkan kebijakan tanpa mendengar aspirasi dari warga.

"Yang pertanyakan adalah ketidakjelasan soal pengadaan tanahnya. Berdasarkan undang-undang, ada penggantian ganti rugi. Sedangkan selama ini konsep yang ditawarkan adalah kerja sama. Sementara hak warga tidak jelas dan kewajiban pemerintah nantinya juga tidak jelas. Ke depan ini bisa jadi sengketa. Sebuah perjanjian kan soal kesepakatan, tidak bisa dipaksakan," ungkapnya.

Sejumlah warga lainnya yang mendapatkan kesempatan bertanya juga menyampaikan hal serupa. Padahal proses penataan penataan trotoar sudah dimulai sejak pekan lalu.

"Kami tidak ingin menghalangi program ini, namun kami hanya menuntut untuk mendapatkan ganti rugi," ungkap warga bernama Dafsah.

Sejatinya, dalam kesempatan itu agenda berisi penyampaian informasi dari sejumlah dinas terkait proses revitalisasi Kemang.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Megapolitan
Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Megapolitan
Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Megapolitan
Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Megapolitan
Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X