Tak Jelas Ganti Rugi, Warga Protes Revitalisasi Kemang

Kompas.com - 10/07/2019, 06:57 WIB

Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang melakukan audiensi terkait penataan kawasan Kemang di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7) 

Warta Kota Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang melakukan audiensi terkait penataan kawasan Kemang di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7)

JAKARTA, KOMPAS.com - Audiensi yang digelar Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang, dipenuhi protes warga terkait tidak adanya ganti rugi lahan yang terkena dampak revitalisasi trotoar.

Warga menyebut, Pemprov DKI tidak punya landasan hukum hingga membuat kebijakan secara sepihak dan mengabaikan Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam aturan itu salah satunya mengatur soal ganti rugi tanah warga yang terkena dampak pembangunan.

"Saya nggak bisa bayangkan, tanah warga dipakai pemerintah tapi tidak ada ganti rugi. Kami mengingatkan, jangan nafikan keberadaan Undang-undang tersebut. Pemprov seolah-olah tidak menganggap ada undang-undang itu. Mengenai berapa berasan ganti ruginya, undang-undang telah mengatur karena banyak sekali pasal-pasal yang relevan," ujar warga bernama Heru Suherman di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019) sore, seperti dikutip Warta Kota.

Heru menegaskan, sejatinya warga Kemang tidak menolakrevitalisasi kawasan Kemang karena diakui akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia meminta Pemprov tidak arogan dalam menerapkan kebijakan tanpa mendengar aspirasi dari warga.

"Yang pertanyakan adalah ketidakjelasan soal pengadaan tanahnya. Berdasarkan undang-undang, ada penggantian ganti rugi. Sedangkan selama ini konsep yang ditawarkan adalah kerja sama. Sementara hak warga tidak jelas dan kewajiban pemerintah nantinya juga tidak jelas. Ke depan ini bisa jadi sengketa. Sebuah perjanjian kan soal kesepakatan, tidak bisa dipaksakan," ungkapnya.

Sejumlah warga lainnya yang mendapatkan kesempatan bertanya juga menyampaikan hal serupa. Padahal proses penataan penataan trotoar sudah dimulai sejak pekan lalu.

"Kami tidak ingin menghalangi program ini, namun kami hanya menuntut untuk mendapatkan ganti rugi," ungkap warga bernama Dafsah.

Sejatinya, dalam kesempatan itu agenda berisi penyampaian informasi dari sejumlah dinas terkait proses revitalisasi Kemang.

Pihak yang akan menyampaikan info, yakni Dinas Bina Marga terkait teknis pelaksanaan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas PMPTSP tentang perizinan di Kemang dan Dinas Perhubungan soal rekayasa lalulintas yang bakal diberlakukan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X