Perjalanan Bekasi Punya Kantor Imigrasi Baru

BEKASI, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM bersama Pemerintah Kota Bekasi meresmikan  Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Rabu (10/7/2019) kemarin.

Pelayanan imigrasi yang sebelumnya diadakan di Kompleks GOR Bekasi dialihkan ke kantor baru yang berlokasi di sebelah Kantor Kelurahan Teluk Pucung itu.

Kantor imigrasi yang baru berupa gedung 6 lantai, dilengkapi masjid, dan lahan parkir hingga basement yang cukup luas. Pelayanan imigrasi untuk warga negara Indonesia (WNI) dilakukan di lantai 1.

Ada pula toilet khusus bagi kaum disabilitas, ruang bermain anak, hingga ruangan menyusui.

Lantai 2 digunakan untuk pelayanan imigrasi warga negara asing (WNA) dengan tata letak yang lebih luas dan rapi. Terdapat 4 loket pelayanan izin tinggal, 2 booth foto dan biometrik, sampai lounge VIP.

Baca juga: Kota Bekasi Kini Punya Kantor Imigrasi Baru, Ini Lokasi dan Fasilitasnya

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku bangga dengan berdirinya kantor imigrasi baru di wilayahnya. Pasalnya, kata pria yang akrab disapa Pepen ini, warga Bekasi kerap kesulitan jika berurusan dengan imigrasi.

“Kami bangga, enggak perlu lagi ke Cipinang atau Karawang hanya untuk bikin paspor. Cukup di sini saja. Mungkin saya enggak akan lihat lagi 200-300 warga saya antre di kantor imigrasi,” kata Pepen saat acara peresmian.

Belasan tahun lalu, Kota Bekasi belum memiliki kantor imigrasi yang dapat diakses warga. Akibatnya, sejumlah warga yang berurusan dengan kantor imigrasi harus menyeberang ke kota tetangga, seperti Jakarta Timur atau Karawang.

“Sekitar tahun 2008-2009, saat saya masih wakil wali kota, bertemu dengan Andi Mattalatta (saat itu Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Saat itu bertemu karena satu partai. Lalu, 18 bulan kemudian keluar SK (surat keputusan) menteri,” kenang Pepen.

SK yang dimaksud Pepen adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diundangkan tanggal 25 November 2010. Melalui SK tersebut, Bekasi resmi memiliki kantor imigrasi per 9 November 2011 sebagai kantor imigrasi kelas III.  Masalahnya, Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi belum punya gedung sendiri kala itu.

“Akhirnya kami pinjamkan kantor eks Pengurus Cabang PSSI dan kantor perindustrian, digabung jadi 1,” ujar Pepen, merujuk layanan kantor imigrasi di GOR Bekasi yang selama ini digunakan warga.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Bekasi juga mengadakan layanan imigrasi di beberapa tempat lain berupa “gerai” yang berada di dalam semacam mal pelayanan publik.

“Sudah ada di Pondok Gede dan Cibubur, nanti ada lagi di Bekasi Junction, dan kami akan terus bangun gerai lagi,” kata Pepen.

Vitorio Mantalean Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II Bekasi, Rabu (10/7/2019).

Bangun gedung baru

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kemudian menerbitkan SK terbaru bertanggal 10 September 2015. Isinya, Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi “naik kelas” menjadi kantor imigrasi kelas II.

Pemerintah Kota Bekasi kemudian menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) setahun berselang. Dalam nota kesepahaman tersebut, tertera rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Bekasi di area seluas 5.020 meter persegi milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham.

Seluas 4.020 meter persegi di antaranya digunakan untuk kantor, sisanya dipakai untuk asrama pegawai.

Pemerintah Kota Bekasi turut menggelontorkan dana APBD sejumlah Rp 31,8 miliar untuk membangun gedung anyar itu. Kemkumham mengucurkan biaya untuk pengadaan mebel dan interior kantor imigrasi.

Model “kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah semacam itu diklaim merupakan terobosan tersendiri. Yasonna pun mengakui hal tersebut.

"Ini upaya terobosan, sehingga pembangunan ini dapat dilaksanakan. Ini kerja sama antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Saya sangat menghargai bantuan Pemkot Bekasi, semoga kantor yang baru ini bisa melayani warga Bekasi, tidak hanya warga negara asing," ujar Yasonna, Rabu.

Hal senada dirasakan Pepen. Ia malah sesumbar dengan mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

"Saya kira, kalau Anda mau mencari kabupaten atau kota lain, enggak akan ketemu role kerja sama begini. Inilah role model cara berpikir think out of the box pemerintah. Sekarang ini mungkin (kantor imigrasi) kelas II, tapi fasilitasnya seperti ini saya yakin sebentar lagi jadi kelas I," kata Pepen.

Baca juga: Kantor Imigrasi Baru di Bekasi Diklaim Jadi Role Model Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala Imigrasi Kelas II Bekasi, Petrus Teguh, mengatakan bahwa kantor baru ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat. Pihaknya pun telah mengajukan penambahan sumber daya manusia agar pelayanan dapat semakin cepat.

"Ini untuk kebutuhan yang lebih luas. Faasilitas yang sudah ada ditambah jumlah booth pelayanan. Otomatis, kami bisa suatu saat akan menambah kuota komponen pasor yang saat ini hanya berjumlah 250. Jadi, SDM akan bertambah lebih banyak lagi," kata dia.

"SDM-nya masih kantor lama. Kami sudah mengajukan penambahan, nanti SDM di kantor-kantor lain bisa dialokasikan ke kantor kami," ujar Petrus.