Usai Divonis Dua Tahun Penjara, Ratna Sarumpaet Kekeh Tidak Bersalah

Kompas.com - 11/07/2019, 18:38 WIB
Ratna Sarumpaet usia jalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonRatna Sarumpaet usia jalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong, Ratna Sarumpaet mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim.

Dia menilai kebohonganya tidak berpotensi menimbulkan keonaran. Hal tersebut berseberangan dengan pendapat majelis hakim yang menilai kebohonga Ratna dapat menimbulkan benih-benih keonaran.

"Kalau ada alasan lain mungkin saya lebih bisa menerima. Tetapi karena di dalam logika dasar saya keonaran itu bukan seperti yang saya lakukan," kata Ratna usai jalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

"Ya saya rasa memang seperti yang saya katakan di awal persidangan ini, bahwa ini politik. Jadi saya sabar aja," imbuhnya.

Baca juga: Lini Masa Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, dari Ditangkap hingga Vonis 2 Tahun

Ratna membantah tidak puas dengan vonis dua tahun penjara. Padahal vonis ini jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menututnya dengan hukuman enam tahun penjara.

"Bukan itu poinnya, poin saya adalah dikatakan pasal yang menurut saya enggak langgar. Tidak ada keonaran tapi dibilang ada keonaran," ucap dia.

Untuk diketahui, Majelis Hakim memvonis  Ratna Sarumpaet dua tahun atas kasus penyebaran berita bohong yang menjeratnya.

Ratna terbukti bersalah, sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1947 karena kebohongan yang dia buat menimbulkan keonaran.

Baca juga: Hakim Sebut Kebohongan Ratna Sarumpaet Menimbulkan Keonaran

"Mengadili menyatakan. Terdkawat Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemebritahaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Majelis Hakim Joni.

Hukuman ini, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakin enam tahun penjara.

Ratna awal dijerat dengan 2 pasal, pertama Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua pasal 28 ayat 2 UU ITE.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Megapolitan
Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Megapolitan
'New Normal', Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

"New Normal", Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Hasil Rapid Test, Seorang Pedagang Pasar Perumnas Klender Reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, Seorang Pedagang Pasar Perumnas Klender Reaktif Covid-19

Megapolitan
Dalam Sehari, 439 Pengendara Langgar Peraturan PSBB di Jakarta Selatan

Dalam Sehari, 439 Pengendara Langgar Peraturan PSBB di Jakarta Selatan

Megapolitan
APBD Jakarta Diprediksi Merosot Imbas Covid-19, Anies: Belum Pernah Dalam Sejarah Pemprov DKI

APBD Jakarta Diprediksi Merosot Imbas Covid-19, Anies: Belum Pernah Dalam Sejarah Pemprov DKI

Megapolitan
Cerita Warga Bekasi yang Khawatir Saat Shalat Jumat Tanpa Protokol Pencegahan Covid-19

Cerita Warga Bekasi yang Khawatir Saat Shalat Jumat Tanpa Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
75 Pelanggar PSBB di Pasar Obor Cijantung Jalani Rapid Test Covid-19

75 Pelanggar PSBB di Pasar Obor Cijantung Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel Minta Maaf

Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X