JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim mengatakan Ratna Sarumpaet harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menyebar berita bohong.

Meskipun, Ratna telah meminta maaf telah membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa ia dipukuli hingga lebam.

"Menimbang bahwa dengan permintaan maaf yang telah disampaikan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa," ujar Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

Hakim juga tidak menemukan alasan yang bisa menjadi pemaaf atau pembenaran atas tindakan Ratna selama persidangan.

Selain itu, Hakim pun menolak pembelaan penasihat hukum yang menyebut Ratna mengalami depresi dan mengonsumsi obat. Sebab, Ratna masih bisa mengontrol perbuatannya selama meminum obatnya itu.

"Dan ternyata pada waktu melakukan perbuatannya terdakwa juga mengonsumsi obat antidepresan. Dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa harus ditolak," ujar Hakim.

Adapun dalam kasus ini, Majelis Hakim memvonis Ratna Sarumpaet dua tahun penjara atas kasus penyebaran berita bohong.