KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU

"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Megapolitan
Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Megapolitan
Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Megapolitan
10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Megapolitan
Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Megapolitan
Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Megapolitan
Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Megapolitan
Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Megapolitan
1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

Megapolitan
Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Megapolitan
Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Megapolitan
4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Megapolitan
Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X