KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU

"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Herman berjanji, jaminan asuransi sudah final, dalam artian harus diberikan pada petugas KPPS pada pemilu edisi mendatang. Walau ia juga mengakui bahwa hal tersebut kerap terbentur regulasi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Megapolitan
Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Megapolitan
Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Megapolitan
Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Megapolitan
Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Megapolitan
Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Megapolitan
Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Megapolitan
Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Megapolitan
Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, Tujuh Pegawai BNN Kota Jakarta Utara Positif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, Tujuh Pegawai BNN Kota Jakarta Utara Positif Covid-19

Megapolitan
Satu Polisi Positif Covid-19, Anggota dan Pegawai Polsek Kemayoran Jalani Rapid Test

Satu Polisi Positif Covid-19, Anggota dan Pegawai Polsek Kemayoran Jalani Rapid Test

Megapolitan
Sedang Ada Upacara Pembebasan Lahan Sengketa, Kantor Kecamatan Pinang Digeruduk Massa

Sedang Ada Upacara Pembebasan Lahan Sengketa, Kantor Kecamatan Pinang Digeruduk Massa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X