Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan Penerapan Ganjil Genap seperti Asian Games 2018 Selama 15 Jam, Mungkinkah?

Kompas.com - 13/07/2019, 06:51 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem pembatasan kendaraan berdasar nomor polisi ganjil dan genap seperti yang berlaku saat Asian Games 2018.

Diketahui sistem ini pernah diterapkan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota saat Asian Games 2018. Waktu penerapan berlaku mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur.

Usul itu disampaikan melalui surat bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019 yang ditandatangani Kepala BPTJ Bambang Prihartono pada Senin (8/7/2019) lalu.

Adanya penurunan kinerja lalin

BPTJ meminta agar sistem ganjil-genap seperti saat Asian Games 2018 diterapkan kembali karena adanya penurunan kinerja lalu lintas.

"Kami sampaikan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas saat ini dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 telah mengalami penurunan sebesar 17 persen dari 36,99 Km/jam menjadi 30,85 Km/jam," demikian bunyi surat usulan BPTJ itu.

Saat dihubungi, Bambang mengatakan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi selama tiga bulan dari Maret hingga Juni dan menemukan bahwa kondisi lalu lintas di Jabodetabek semakin parah atau menurun.

"Iya betul. Jadi BPTJ kan mengevaluasi terus kondisi lalin di Jabodetabek. Kemudian di dalam Pergub kami diminta evaluasi berkala. Hasilnya adalah kinerja lalin kita sedang menurun," kata Bambang, Rabu malam.

Ia mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi dan mengular hingga Cibubur.

"Kemudian contra flow sampai jam 9 sudah diperpanjang sampai jam 10. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ujarnya.

Baca juga: Dishub DKI Kaji Usulan BPTJ Terkait Penerapan Ganjil Genap Seperti Saat Asian Games

Masalah polusi udara dan pergerakan orang

Alasan lainnya kerena Jakarta saat ini memiliki kualitas udara yang sangat buruk bahkan beberapa kali menjadi yang paling buruk di dunia.

Menurut dia, berdasarkan kajian JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) pergerakan orang di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta per hari.

Padahal tiga tahun lalu pergerakan orang masih 50 juta per hari. Itu artinya dalam kurun waktu tiga tahun sudah meningkat 50 peraen.

"Kemudian akibatnya apa, modal share angkutan umum turun 12 persen. Karena pertambahan angkutan pribadi roda empat maupun roda dua walaupun di koridor tertentu pengguna angkutan umum tambah tapi karena pergerakan orang yang luar biasa cepat," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com