Balai Kota DKI Jakarta, Saksi Kekuasaan Belanda dan Jepang hingga Berakhir sebagai Kota Istimewa

Kompas.com - 13/07/2019, 13:33 WIB
Suasana gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/9/2017).

Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta juga turut digunakan sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.

Baca juga: Lagi, Wapres Kalla Antarkan Gubernur Anies ke Balai Kota

Dua tahun kemudian, pada 21 Juli 1947 Kota Jakarta didukuki Belanda dalam agresi militer. Pemerintahan NICA menguasai Balai Agung serta pada tanggal 21 November menangkap dan mengusir Soewirjo beserta para pejabat ke luar Jakarta, sehingga Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak dapat berjalan.

Pada tanggal 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal.

Nama pemerintahan Kota Jakarta di ubah menjadi Stdgemeente Djakarta. Nama ini digunakan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

Namun pada 31 maret 1950 Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai walikota. Pada tahun ini nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan.

Jakarta jadi kota Istimewa

Pada tahun 1960, yakni pada masa jabatan Sumarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I.

Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja diubah menjadi Pemerintah daerah Chusus Ibukota (DCI) Djakarta dan kepala pemerintahannya adalah seorang Gubernur.

Akibat diberlakukannya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, nama resmi Pemerintah DCI Djakarta disesuaikan menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Sebelumnya, berdasar Undang Undang No.120 Tahun 1964, Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1969 untuk menyediakan ruang sidang DPRDGR yang memadai dibangun gedung blok C (Balai Agung), sedangkan untuk kebutuhan ruang sekretariat DPRD dan ruang kerja sekretariat Daerah di bangun blok F (4 lantai).

Untuk menampung kegiatan pemerintahan dan layanan semakin banyak dan beragam kepada masyarakat, pada tahun 1972 Pemerintah DKI membongkar gedung no.9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24.

Gedung inilah yang kemudian dikenal sebagai Gedung Blok G ini juga dimaksudkan sebagai proyek "belajar" dan percontohan bagi pembangunan gedung-gedung tinggi yang lain, sehingga digunakan sebagai acuan untuk menyususn peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai banyak.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X