Terpidana Pencabulan Anak Tak Akui Kesalahan, Komnas PA Pertanyakan Grasi Jokowi

Kompas.com - 14/07/2019, 13:00 WIB
(kiri-kanan) Kepsek TK JIS Elsa Donohue, Pengacara JIS Hotman Paris Hutapea, asisten guru Ferdinant Tjiong dan asisten guru Neil BantlemanKOMPAS.com / FITRI PRAWITASARI (kiri-kanan) Kepsek TK JIS Elsa Donohue, Pengacara JIS Hotman Paris Hutapea, asisten guru Ferdinant Tjiong dan asisten guru Neil Bantleman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Neil Bantleman, terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, Neil Bantleman tetap tidak mengakui perbuatannya setelah mendapatkan grasi itu. Padahal, Arist menyebut grasi hanya bisa diberikan jika Neil Bantleman mengakui kesalahannya.

"Si Neil itu di Kanada dia mengatakan tidak bersalah, mengumumkan kepada media bahwa tidak bersalah, sementara sebuah grasi itu harus ada pengakuan bersalah, permohonan kan," kata Arist, Minggu (14/7/2019).

Arist menyampaikan, salah satu syarat seseorang mengajukan grasi adalah menulis surat pengakuan bersalah dan permintaan maaf. Syarat itu, lanjut dia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.


Baca juga: Mantan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual JIS, Neil Bantleman Sudah Kembali ke Kanada

Arist menyatakan tak memahami jalan pikiran Presiden Jokowi yang akhirnya memberikan grasi kepada eks guru Jakarta Internasional School (JIS) itu.

"Saya enggak tahu apa alasan Presiden memberikan grasi itu. Sementara grasi itu kan sebuah pengakuan, kalau enggak ada pengakuan dan minta maaf terhadap perilakunya, itu tidak akan diberikan grasi," kata Arist.

Media Kanada, CBC, melaporkan, Neil Bantleman membuat pernyataan tertulis untuk mengabarkan bahwa dirinya telah diberikan grasi oleh Pemerintah Indonesia. Dia mengaku senang permohonan grasinya dikabulkan Pemerintah Indonesia.

Dalam pernyataannya itu juga, Neil tetap tidak mengakui perbuatannya.

Baca juga: Komnas PA: Grasi untuk Terpidana Pencabulan Anak Bertentangan dengan UU

"Lima tahun yang lalu, saya dituduh bersalah dan dihukum karena kejahatan yang tidak saya lakukan dan tidak pernah terjadi," kata Neil Bantleman sebagaimana diberita CBC, Jumat lalu.

Neil Bantleman bebas dari Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, pada 21 Juni 2019.

Dia dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 juni 2019.

Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.

Neil saat ini sudah berada di negara asalnya di Kanada.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pro Kontra Masyarakat Terkait PKL yang Masih Menjamur di Atas Trotoar

Pro Kontra Masyarakat Terkait PKL yang Masih Menjamur di Atas Trotoar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Cabut Izin Usaha Badan Pengelola Apartemen Mediterania jika...

Pemprov DKI Akan Cabut Izin Usaha Badan Pengelola Apartemen Mediterania jika...

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Pengelolaan Apartemen Mediterania Diserahkan ke Pengurus yang Sah

Pemprov DKI Minta Pengelolaan Apartemen Mediterania Diserahkan ke Pengurus yang Sah

Megapolitan
39 Siswa di Bekasi Keracunan Makanan Saat Acara HUT RI

39 Siswa di Bekasi Keracunan Makanan Saat Acara HUT RI

Megapolitan
 Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Megapolitan
Pemprov DKI Sarankan Pengurus Sah Laporkan Pemutusan Listrik dan Air di Apartemen Mediterania ke Polisi

Pemprov DKI Sarankan Pengurus Sah Laporkan Pemutusan Listrik dan Air di Apartemen Mediterania ke Polisi

Megapolitan
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Warga yang Kena Tilang Elektronik

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Warga yang Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Video Ikan Asin Dilimpahkan ke Kejati

Berkas Perkara Kasus Video Ikan Asin Dilimpahkan ke Kejati

Megapolitan
PKL Masih Berkuasa di Trotoar Jatibaru Raya meski Badan Jalan Sudah Ditertibkan

PKL Masih Berkuasa di Trotoar Jatibaru Raya meski Badan Jalan Sudah Ditertibkan

Megapolitan
Setuju Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Ridwan Saidi: Orang Betawi Masih Numpuk di Sana...

Setuju Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Ridwan Saidi: Orang Betawi Masih Numpuk di Sana...

Megapolitan
Hampir 1 Bulan Listrik Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Penjelasan Pengelola

Hampir 1 Bulan Listrik Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Penjelasan Pengelola

Megapolitan
Kegiatan Belajar Siswa SDN 10/11 Pagi Tak Terganggu Posko Pengungsian Korban Kebakaran Jatinegara

Kegiatan Belajar Siswa SDN 10/11 Pagi Tak Terganggu Posko Pengungsian Korban Kebakaran Jatinegara

Megapolitan
Harapan Warga dan Langkah Pemkot Setelah Pembongkaran Reklamasi Kali Ciliwung

Harapan Warga dan Langkah Pemkot Setelah Pembongkaran Reklamasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Pengurus Lama yang Putus Listrik dan Air di Apartemen Mediterania

Pemprov DKI Tegur Pengurus Lama yang Putus Listrik dan Air di Apartemen Mediterania

Megapolitan
Ruangan yang Terbakar di Polda Metro Jaya Sedang dalam Renovasi

Ruangan yang Terbakar di Polda Metro Jaya Sedang dalam Renovasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X