Ini Tuntutan Aksi Demo Tolak Penerapan Secure Parking di Universitas Indonesia

Kompas.com - 15/07/2019, 12:58 WIB
Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia Tolak Secure Parking di UI,  Depok, Senin (15/7/2019).CYNTHIA LOVA Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia Tolak Secure Parking di UI, Depok, Senin (15/7/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia dan ojek pangkalan di kawasan tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/7/2019) ini.

Salah satu koordinator aksi, Manik Margana Mahendara mengatakan, penerapan secure parking atau parkir masuk UI berbayar akan berimplikasi pada perubahan pengenaan tarif parkir, khususnya pada kendaraan roda empat dan roda dua.

Peraturan penerapan tarif ini menurut pihak kampus mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah kampus. Namun, berdasarkan hasil beberapa audensi degan pihak Rekrorat UI, mahasiswa saat ini belum menerima kajian analisis dampak lalu lintasnya dari penerapan sistem parkir ini.


Baca juga: Protes Secure Parking di UI, Mahasiswa dan Ojek Pangkalan Demo

"Kemudian pihak kampus juga seharusnya menyertakan kajian lingkungan yang harusnya diberikan kepada publik," ujar Manik melalui speaker mobil orator di Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/7/2019).

Oleh karena itu,  BEM UI menuntut pihak Rektorat UI mengkaji ulang kebijakan pengelolaan parkir di wilayah kampus UI Depok yang masih bermasalah dalam hal admintrasi, teknis, keamanan, dan kejelasan dasar hukumnya. 

Kedua, mahasiswa juga menuntut pihak Rektorat UI untuk segera membuat sebuah forum yang melibatkan pihak terdampak dari kebijakan ini, mulai dari mahasiswa UI dan PNJ, serta perwakilan masyarakat umum.

Ketiga, menekankan mahasiswa agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kampus harus selalu memerhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai lembaga negara dan insitusi pendidikan, yang seharunya mampu melakukan proses pengambilan kebijakan yang baik dan benar. 

"Kebijakan tanpa sosialisasi, partisipasi pihak-pihak yang terdampak dan asas-asas, umum pemerintah yang baik tidak memiliki kepatutan untuk diterapkan," tuturnya. 

Baca juga: Di Bawah 15 Menit, Warga Bisa Melintasi Area UI dan PNJ Tanpa Bayar Parkir

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X