Ini Tuntutan Aksi Demo Tolak Penerapan Secure Parking di Universitas Indonesia

Kompas.com - 15/07/2019, 12:58 WIB
Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia Tolak Secure Parking di UI,  Depok, Senin (15/7/2019). CYNTHIA LOVAAksi Mahasiswa Universitas Indonesia Tolak Secure Parking di UI, Depok, Senin (15/7/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia dan ojek pangkalan di kawasan tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/7/2019) ini.

Salah satu koordinator aksi, Manik Margana Mahendara mengatakan, penerapan secure parking atau parkir masuk UI berbayar akan berimplikasi pada perubahan pengenaan tarif parkir, khususnya pada kendaraan roda empat dan roda dua.

Peraturan penerapan tarif ini menurut pihak kampus mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah kampus. Namun, berdasarkan hasil beberapa audensi degan pihak Rekrorat UI, mahasiswa saat ini belum menerima kajian analisis dampak lalu lintasnya dari penerapan sistem parkir ini.

Baca juga: Protes Secure Parking di UI, Mahasiswa dan Ojek Pangkalan Demo

"Kemudian pihak kampus juga seharusnya menyertakan kajian lingkungan yang harusnya diberikan kepada publik," ujar Manik melalui speaker mobil orator di Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/7/2019).

Oleh karena itu,  BEM UI menuntut pihak Rektorat UI mengkaji ulang kebijakan pengelolaan parkir di wilayah kampus UI Depok yang masih bermasalah dalam hal admintrasi, teknis, keamanan, dan kejelasan dasar hukumnya. 

Kedua, mahasiswa juga menuntut pihak Rektorat UI untuk segera membuat sebuah forum yang melibatkan pihak terdampak dari kebijakan ini, mulai dari mahasiswa UI dan PNJ, serta perwakilan masyarakat umum.

Ketiga, menekankan mahasiswa agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kampus harus selalu memerhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai lembaga negara dan insitusi pendidikan, yang seharunya mampu melakukan proses pengambilan kebijakan yang baik dan benar. 

"Kebijakan tanpa sosialisasi, partisipasi pihak-pihak yang terdampak dan asas-asas, umum pemerintah yang baik tidak memiliki kepatutan untuk diterapkan," tuturnya. 

Baca juga: Di Bawah 15 Menit, Warga Bisa Melintasi Area UI dan PNJ Tanpa Bayar Parkir



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Pamolangi Nawawi Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Pamolangi Nawawi Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Ancol Gelar Pengibaran Bendera di Akuarium Besar Sea World

HUT Ke-75 RI, Ancol Gelar Pengibaran Bendera di Akuarium Besar Sea World

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X