Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

Kompas.com - 15/07/2019, 16:40 WIB
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Abdul Ghoni meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan omongan adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia meminta agar PSI tak asal bicara terkait hal tersebut.

"Kalau saya begini, itu sah bicara tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2019).

Ghoni pun memastikan tidak ada politik bagi-bagi uang di kalangan anggota DPRD. Tidak ada perjanjian mendapatkan sejumlah uang untuk mencapai syarat kuorum dalam sidang paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Sekarang kan harusnya ada Rapimgab tata tertib tapi tidak terlaksana karana Pak Pras dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada," kata dia.

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga ada praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Rian mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut karena diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari 2 elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dana memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa diharga ratusan juta rupiah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagih Anies Revisi UMP DKI 2022, Perwakilan Massa Buruh Diterima Audiensi di Balai Kota

Tagih Anies Revisi UMP DKI 2022, Perwakilan Massa Buruh Diterima Audiensi di Balai Kota

Megapolitan
Cynthiara Alona Hanya Divonis 10 Bulan Penjara, PN Tangerang Ungkap Alasannya

Cynthiara Alona Hanya Divonis 10 Bulan Penjara, PN Tangerang Ungkap Alasannya

Megapolitan
Jaksa Banding atas Vonis 10 Bulan Penjara terhadap Cynthiara Alona

Jaksa Banding atas Vonis 10 Bulan Penjara terhadap Cynthiara Alona

Megapolitan
Setengah Ton Ganja Kering Siap Edar Diamankan dari Pengedar Jaringan Lintas Sumatera

Setengah Ton Ganja Kering Siap Edar Diamankan dari Pengedar Jaringan Lintas Sumatera

Megapolitan
Pastikan Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Gerakkan Terorisme, Munarman: Saya Makin Tidak Mengerti...

Pastikan Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Gerakkan Terorisme, Munarman: Saya Makin Tidak Mengerti...

Megapolitan
Buruh Padati Balai Kota DKI, Tagih Janji Anies Tinjau Ulang UMP 2022

Buruh Padati Balai Kota DKI, Tagih Janji Anies Tinjau Ulang UMP 2022

Megapolitan
Omicron Masuk Indonesia: Terdeteksi di Cikarang, Jangkiti 4 Warga Jakarta

Omicron Masuk Indonesia: Terdeteksi di Cikarang, Jangkiti 4 Warga Jakarta

Megapolitan
Duduk Perkara Munarman Didakwa Pasal Terorisme, Menciptakan Suasana Teror Berkait Kemunculan ISIS 2014

Duduk Perkara Munarman Didakwa Pasal Terorisme, Menciptakan Suasana Teror Berkait Kemunculan ISIS 2014

Megapolitan
Pukul 15.10 WIB, Massa Buruh di Patung Kuda Bergeser ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Pukul 15.10 WIB, Massa Buruh di Patung Kuda Bergeser ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Megapolitan
Cynthiara Alona Divonis 10 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi Anak di Hotelnya

Cynthiara Alona Divonis 10 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi Anak di Hotelnya

Megapolitan
Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Megapolitan
Kisah Orang Jujur Kembalikan Barang Temuan, Cek Rp 35 Miliar hingga Uang Rp 500 Juta

Kisah Orang Jujur Kembalikan Barang Temuan, Cek Rp 35 Miliar hingga Uang Rp 500 Juta

Megapolitan
Dapur Umum Dibuka di Kelurahan Ancol untuk Warga Terdampak Banjir Rob

Dapur Umum Dibuka di Kelurahan Ancol untuk Warga Terdampak Banjir Rob

Megapolitan
Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Megapolitan
Munarman Didakwa dengan 3 Pasal Terkait Terorisme

Munarman Didakwa dengan 3 Pasal Terkait Terorisme

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.