Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

Kompas.com - 15/07/2019, 16:40 WIB
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Abdul Ghoni meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan omongan adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia meminta agar PSI tak asal bicara terkait hal tersebut.

"Kalau saya begini, itu sah bicara tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2019).

Ghoni pun memastikan tidak ada politik bagi-bagi uang di kalangan anggota DPRD. Tidak ada perjanjian mendapatkan sejumlah uang untuk mencapai syarat kuorum dalam sidang paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Sekarang kan harusnya ada Rapimgab tata tertib tapi tidak terlaksana karana Pak Pras dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada," kata dia.

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga ada praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Rian mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut karena diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari 2 elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dana memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa diharga ratusan juta rupiah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Megapolitan
Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Megapolitan
PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Megapolitan
Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Megapolitan
Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Megapolitan
Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X