Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS Tuduh PSI Cemarkan Nama Baik

Kompas.com - 15/07/2019, 17:20 WIB
Rapat paripurna pengesahan perda APBD Perubahan DKI 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pengesahan perda APBD Perubahan DKI 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menuduh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta telah mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI Jakarta.

DPW PSI DKI Jakarta menduga ada politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang berlangsung di DPRD DKI.

"Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Baca juga: PSI Dapat Informasi Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Suhaimi meminta PSI membuktikan tuduhan itu. Dia juga meminta PSI melaporkan politik uang itu ke penegak hukum jika memang terjadi.

"Kan dia (PSI) menuduh seseorang melakukan ini dan itu, maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti, dia bisa melaporkan pada aparat hukum," kata dia.

Sebagai partai politik pengusung kandidat cawagub DKI, lanjut Suhaimi, PKS berupaya terus mengawal proses pemilihan wagub DKI ini agar berjalan profesional dan bersih dari politik uang.

"Jadi wagubnya (yang terpilih) juga wagub yang legitimate," ucap Suhaimi.

Baca juga: PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

DPW PSI DKI Jakarta sebelumnya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dugaan itu berdasarkan informasi dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur

Dia menyebut, dugaan transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan cawagub DKI Jakarta.

Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa dihargai ratusan juta rupiah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hati-hati, Pidana Mengintai Pembuat hingga Pengguna Surat Tes Covid-19 Palsu

Hati-hati, Pidana Mengintai Pembuat hingga Pengguna Surat Tes Covid-19 Palsu

Megapolitan
KPU Tangsel Siapkan Diri Hadapi Gugatan Kubu Muhamad-Sara

KPU Tangsel Siapkan Diri Hadapi Gugatan Kubu Muhamad-Sara

Megapolitan
Jakarta Punya 4 Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga di Luar JKN

Jakarta Punya 4 Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga di Luar JKN

Megapolitan
Saat Kasus Pemalsuan Hasil Tes PCR Terungkap dan Pelakunya Dibekuk Polisi. . .

Saat Kasus Pemalsuan Hasil Tes PCR Terungkap dan Pelakunya Dibekuk Polisi. . .

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Pertikaian Anggota Ormas di Bekasi

Satu Orang Tewas dalam Pertikaian Anggota Ormas di Bekasi

Megapolitan
Jakarta Makamkan Sekitar 190 Jenazah Per Hari, Lebih dari Separuh Korban Covid-19

Jakarta Makamkan Sekitar 190 Jenazah Per Hari, Lebih dari Separuh Korban Covid-19

Megapolitan
Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Megapolitan
Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Megapolitan
Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

Megapolitan
6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

Megapolitan
Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X