Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS Tuduh PSI Cemarkan Nama Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menuduh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta telah mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI Jakarta.

DPW PSI DKI Jakarta menduga ada politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang berlangsung di DPRD DKI.

"Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Baca juga: PSI Dapat Informasi Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Suhaimi meminta PSI membuktikan tuduhan itu. Dia juga meminta PSI melaporkan politik uang itu ke penegak hukum jika memang terjadi.

"Kan dia (PSI) menuduh seseorang melakukan ini dan itu, maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti, dia bisa melaporkan pada aparat hukum," kata dia.

Sebagai partai politik pengusung kandidat cawagub DKI, lanjut Suhaimi, PKS berupaya terus mengawal proses pemilihan wagub DKI ini agar berjalan profesional dan bersih dari politik uang.

"Jadi wagubnya (yang terpilih) juga wagub yang legitimate," ucap Suhaimi.

Baca juga: PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

DPW PSI DKI Jakarta sebelumnya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dugaan itu berdasarkan informasi dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur

Dia menyebut, dugaan transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan cawagub DKI Jakarta.

Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa dihargai ratusan juta rupiah.