Pemkot Depok Wacanakan Denda Rp 20 Juta bagi Warga yang Parkir di Jalan

Kompas.com - 15/07/2019, 17:21 WIB
Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).. KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019)..
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK,KOMPAS.com- Pemerintah Kota Depok mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, salah satu poin usulan perubahan Raperda tersebut yakni mewajibkan masyarakat Kota Depok yang hendak membeli atau telah memiliki kendaraan roda empat untuk memiliki garasi.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau parkir di fasilitas umum.

"Jadi untuk menjamin keteraturan di tengah warga, dasar pertimbangan banyak aspirasi warga yang mengeluhkan banyak parkir di ruang milik jalan sehingga ganggu warga," ucap Dadang melalui pesan singkat, Senin (15/7/2019).

Jika revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 ini disahkan, nantinya warga yang memarkirkan mobilnya sembarangan akan dikenakan sanski denda maksimal sebesar Rp 20 juta.

Baca juga: Parkir Berbayar Diprotes dan Bikin Macet, Ini Tanggapan UI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Iya dalam revisi Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012 (ada denda Rp 20 juta), tapi ini masih jauh tahapannya. Masih harus dibahas di Dewan, jika disetujui ada masa transisi untuk edukasi dan sosialisasi,” kata Dadang.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami mengatakan, usulan revisi perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan masih dalam pembahasan perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Perpomperda) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Depok.

Ia menilai revisi perda yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki garasi ini dapat mengurangi perilaku tidak tertib masyarakat. Misalnya perilaku masyarakat yang kerap parkir di pinggir jalan dan fasilitas umum milik pemkot Depok.

Baca juga: Depok Bikin Stres karena Macet, Wali Kota Berencana Pasang Lagu di Lampu Merah

"Bagus (kalau peraturan itu direvisi) karena mengganggu kepentingan umum. Taman anak beralih menjadi lahan parkir, lapangan olah raga, halaman rumah ibadah digunakan jadi lahan parkir mobil, ini akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” ucap Dadang.

Namun, ia enggan menjelaskan secara detail isi dari usulan pemkot terkait perubahan itu.

"Kajian naskah akademisnya saja belum diterima DPRD. Tapi secara umum kita ingin benahi aturan kepemilikan kendaraan ini agar pemilik punya garasi baik pribadi maupun sewa agar tidak menyimpan kendaraannya di jalan atau fasos fasum," ucapnya.

Sri mengatakan, peraturan ini akan dibahas lagi pada November atau Desember 2019 mendatang. DPRD Kota Depok akan membentuk pansus untuk membahas draft ini.

"Jika pansus sudah menyepakati maka pansus akan melaporkan ke pimpinan DPRD. Dari DPRD diusulkan lagi ke Provinsi Jabar (Jawa Barat). Jika sudah OK semua baru diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai Perda," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

Megapolitan
Tiga Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Ditangkap Polisi

Tiga Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ditabrak Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR, Korban Luka di Bagian Kepala

Ditabrak Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR, Korban Luka di Bagian Kepala

Megapolitan
Lawan Arah di Tol JORR, Mobil Mercy Lalu Tabrak Dua Mobil

Lawan Arah di Tol JORR, Mobil Mercy Lalu Tabrak Dua Mobil

Megapolitan
Ada Penembakan di Tol Exit Bintaro, Polisi: Korban Selamat tapi Luka di Perut

Ada Penembakan di Tol Exit Bintaro, Polisi: Korban Selamat tapi Luka di Perut

Megapolitan
 Kinerja Tim Medsos Memuaskan, Pemprov DKI Jakarta Berhasil Raih Tiga Penghargaan di GSMS 2021

Kinerja Tim Medsos Memuaskan, Pemprov DKI Jakarta Berhasil Raih Tiga Penghargaan di GSMS 2021

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Mobil Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Kantongi Identitas Mobil Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Megapolitan
Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Megapolitan
Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin Bekasi

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin Bekasi

Megapolitan
Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.