Pemkot Depok Wacanakan Denda Rp 20 Juta bagi Warga yang Parkir di Jalan

Kompas.com - 15/07/2019, 17:21 WIB
Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).. KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019)..
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK,KOMPAS.com- Pemerintah Kota Depok mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, salah satu poin usulan perubahan Raperda tersebut yakni mewajibkan masyarakat Kota Depok yang hendak membeli atau telah memiliki kendaraan roda empat untuk memiliki garasi.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau parkir di fasilitas umum.


"Jadi untuk menjamin keteraturan di tengah warga, dasar pertimbangan banyak aspirasi warga yang mengeluhkan banyak parkir di ruang milik jalan sehingga ganggu warga," ucap Dadang melalui pesan singkat, Senin (15/7/2019).

Jika revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 ini disahkan, nantinya warga yang memarkirkan mobilnya sembarangan akan dikenakan sanski denda maksimal sebesar Rp 20 juta.

Baca juga: Parkir Berbayar Diprotes dan Bikin Macet, Ini Tanggapan UI

"Iya dalam revisi Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012 (ada denda Rp 20 juta), tapi ini masih jauh tahapannya. Masih harus dibahas di Dewan, jika disetujui ada masa transisi untuk edukasi dan sosialisasi,” kata Dadang.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami mengatakan, usulan revisi perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan masih dalam pembahasan perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Perpomperda) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Depok.

Ia menilai revisi perda yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki garasi ini dapat mengurangi perilaku tidak tertib masyarakat. Misalnya perilaku masyarakat yang kerap parkir di pinggir jalan dan fasilitas umum milik pemkot Depok.

Baca juga: Depok Bikin Stres karena Macet, Wali Kota Berencana Pasang Lagu di Lampu Merah

"Bagus (kalau peraturan itu direvisi) karena mengganggu kepentingan umum. Taman anak beralih menjadi lahan parkir, lapangan olah raga, halaman rumah ibadah digunakan jadi lahan parkir mobil, ini akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” ucap Dadang.

Namun, ia enggan menjelaskan secara detail isi dari usulan pemkot terkait perubahan itu.

"Kajian naskah akademisnya saja belum diterima DPRD. Tapi secara umum kita ingin benahi aturan kepemilikan kendaraan ini agar pemilik punya garasi baik pribadi maupun sewa agar tidak menyimpan kendaraannya di jalan atau fasos fasum," ucapnya.

Sri mengatakan, peraturan ini akan dibahas lagi pada November atau Desember 2019 mendatang. DPRD Kota Depok akan membentuk pansus untuk membahas draft ini.

"Jika pansus sudah menyepakati maka pansus akan melaporkan ke pimpinan DPRD. Dari DPRD diusulkan lagi ke Provinsi Jabar (Jawa Barat). Jika sudah OK semua baru diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai Perda," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

Megapolitan
Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Megapolitan
Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Megapolitan
Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Megapolitan
9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Megapolitan
PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Megapolitan
Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Megapolitan
Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Megapolitan
DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X