Pemkot Depok Wacanakan Denda Rp 20 Juta bagi Warga yang Parkir di Jalan

Kompas.com - 15/07/2019, 17:21 WIB
Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).. KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019)..
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK,KOMPAS.com- Pemerintah Kota Depok mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, salah satu poin usulan perubahan Raperda tersebut yakni mewajibkan masyarakat Kota Depok yang hendak membeli atau telah memiliki kendaraan roda empat untuk memiliki garasi.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau parkir di fasilitas umum.

"Jadi untuk menjamin keteraturan di tengah warga, dasar pertimbangan banyak aspirasi warga yang mengeluhkan banyak parkir di ruang milik jalan sehingga ganggu warga," ucap Dadang melalui pesan singkat, Senin (15/7/2019).

Jika revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 ini disahkan, nantinya warga yang memarkirkan mobilnya sembarangan akan dikenakan sanski denda maksimal sebesar Rp 20 juta.

Baca juga: Parkir Berbayar Diprotes dan Bikin Macet, Ini Tanggapan UI

"Iya dalam revisi Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012 (ada denda Rp 20 juta), tapi ini masih jauh tahapannya. Masih harus dibahas di Dewan, jika disetujui ada masa transisi untuk edukasi dan sosialisasi,” kata Dadang.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami mengatakan, usulan revisi perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan masih dalam pembahasan perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Perpomperda) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Depok.

Ia menilai revisi perda yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki garasi ini dapat mengurangi perilaku tidak tertib masyarakat. Misalnya perilaku masyarakat yang kerap parkir di pinggir jalan dan fasilitas umum milik pemkot Depok.

Baca juga: Depok Bikin Stres karena Macet, Wali Kota Berencana Pasang Lagu di Lampu Merah

"Bagus (kalau peraturan itu direvisi) karena mengganggu kepentingan umum. Taman anak beralih menjadi lahan parkir, lapangan olah raga, halaman rumah ibadah digunakan jadi lahan parkir mobil, ini akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” ucap Dadang.

Namun, ia enggan menjelaskan secara detail isi dari usulan pemkot terkait perubahan itu.

"Kajian naskah akademisnya saja belum diterima DPRD. Tapi secara umum kita ingin benahi aturan kepemilikan kendaraan ini agar pemilik punya garasi baik pribadi maupun sewa agar tidak menyimpan kendaraannya di jalan atau fasos fasum," ucapnya.

Sri mengatakan, peraturan ini akan dibahas lagi pada November atau Desember 2019 mendatang. DPRD Kota Depok akan membentuk pansus untuk membahas draft ini.

"Jika pansus sudah menyepakati maka pansus akan melaporkan ke pimpinan DPRD. Dari DPRD diusulkan lagi ke Provinsi Jabar (Jawa Barat). Jika sudah OK semua baru diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai Perda," tuturnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Megapolitan
Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Megapolitan
Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Megapolitan
Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Megapolitan
Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Megapolitan
Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Megapolitan
Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Megapolitan
Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Megapolitan
Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Megapolitan
Menhub Prihatin Ribuan Jamaah Umrah Batal Berangkat

Menhub Prihatin Ribuan Jamaah Umrah Batal Berangkat

Megapolitan
Curi Sepeda Gunung Puluhan Juta, Pelaku Jual Lagi Tak Sampai Rp 5 Juta

Curi Sepeda Gunung Puluhan Juta, Pelaku Jual Lagi Tak Sampai Rp 5 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X