Pansus Pemilihan Wagub DKI Minta PSI Jangan Buat Gaduh Tuduh Ada Politik Uang

Kompas.com - 15/07/2019, 17:28 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak menimbulkan kegaduhan dengan membuat isu adanya politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Ia merasa heran mengapa PSI bisa tahu mengenai isu politik uang, sementara dirinya yang anggota Pansus tidak mengetahui.

"Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu, kok dia yang di luar tahu. Jadi jangan menduga-duga. Kalau memang belum betul-betul akurat informasinya saya kira jangan dilempar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan, janganlah," ucap Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: PSI Dapat Informasi Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ini menyebut, hingga saat ini Pansus belum mendapatkan informasi tentang politik uang.

"Pansus fine-fine saja karena sampai dengan detik ini masih normal belum ada info-info soal itu gitu loh. Makanya saat ada informasi seperti ini, ya kaget juga. Enggak ada hujan enggak ada angin tiba-tiba ada info seperti ini," kata dia.

Ia menilai, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest tidak adil karena berani melempar informasi ke publik, namun tanpa bukti yang akurat.

Baca juga: Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS Tuduh PSI Cemarkan Nama Baik

"Ernest ini enggak fair juga melempar (informasi) tapi enggak berani mengumumkan (bukti). Kalau bisa, ya dia sebutin dong," ujarnya.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga adanya praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Rian mengatakan, pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut lantaran diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan Cawagub DKI Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

Megapolitan
Rizieq Shihab Diperiksa Besok, Polisi Imbau Simpatisannya Tak Datang ke Polda Metro Jaya

Rizieq Shihab Diperiksa Besok, Polisi Imbau Simpatisannya Tak Datang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam Budi Sendirian Hadapi Pradi-Afifah

Debat Pilkada Depok, Imam Budi Sendirian Hadapi Pradi-Afifah

Megapolitan
PSI: Jika LRT Velodrome-Dukuh Atas Dihapus, Pemprov DKI Berpotensi Kehilangan Rp 248,6 Miliar Per Tahun

PSI: Jika LRT Velodrome-Dukuh Atas Dihapus, Pemprov DKI Berpotensi Kehilangan Rp 248,6 Miliar Per Tahun

Megapolitan
KPU Tangsel Ajukan Pergantian 1.889 Surat Suara yang Rusak dan Kurang

KPU Tangsel Ajukan Pergantian 1.889 Surat Suara yang Rusak dan Kurang

Megapolitan
Besok, Polisi Juga Panggil Menantu Rizieq Shihab soal Kerumunan di Petamburan

Besok, Polisi Juga Panggil Menantu Rizieq Shihab soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
UPDATE 30 November: Bertambah 40, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Kini 2.838

UPDATE 30 November: Bertambah 40, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Kini 2.838

Megapolitan
Warga Miskin di Kota Bekasi Naik 37 Persen Selama Pandemi Covid-19, Kini Total 152.002 Jiwa

Warga Miskin di Kota Bekasi Naik 37 Persen Selama Pandemi Covid-19, Kini Total 152.002 Jiwa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X