Belum Ada Ajakan Mediasi dari Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Minta Kemendagri Jadi Penengah

Kompas.com - 15/07/2019, 18:10 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan belum ada permintaan mediasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) pascasindiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sindiran yang dimaksud terkait Yasonna yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham

"Belum, belum ada," kata Arief saat ditemui di Kantor Walikota Tangerang pada Senin (15/7/2019).

Arief mengatakan ia telah mengirim surat keberatan kepada Kemenkumham. Selain itu, dia juga telah mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri terkait situasi ini. Dia berharap ada mediasi dengan Kemenkumham terkait masalah ini.

"Ya, pastinya (mau mediasi). Kemarin kan makanya saya buat surat keberatan ke Kemkumham. Besoknya, saya buat surat ke Kemendagri, tembusan ke presiden" kata Arief.

Dalam surat ke Kemendagri, Arief menyampaikan kronologi permasalahan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham.

Baca juga: Usai Disindir Yasonna, Wali Kota Tangerang Hentikan Pelayanan di Kantor-kantor Kemenkumham

Dia berharap, Kemendagri bisa menjembatani dan memberikan solusi atas masalah ini.

"Mudah-mudahan Pak Mendagri mau menjembatani atau bahkan Presiden sekaligus. Jadi, biar tuntas," ujar Arief.

Seperti diketahui, Yasonna sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang lokasinya berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Menkumham menuding Arief mencari gara-gara. Pasalnya, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumhan sebagai lahan pertanian di Pusat Pemerintah Kota Tangerang.

Baca juga: Klarifikasi Wali Kota Tangerang soal Perizinan Lahan Kemkumham

Akibatnya, Pemkot Tangerang tidak akan melayani sejumlah pelayanan di atas lahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) khususnya perkantoran sampai ada komunikasi dengan Kemenkumham.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase dan pengangkutan sampah.

Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan mengatakan tempat-tempat yang dihentikan pelayanannya yaitu Kantor Imigrasi Kota Tangerang, (Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara) Rupbasan Klas I Kota Tangerang, Lapas Pemuda, Lapas Wanita, dan Lapas Anak.

"Kalau pengadilan dan kejaksaan tidak, karena bukan dibawah Kemkumham," kata Achmad saat dihubungi Kompas.com.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Megapolitan
Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Megapolitan
Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X