Sekolah Swasta di Bekasi Merasa Dianaktirikan dan Akan Gelar Aksi di Depan Wali Kota

BEKASI, KOMPAS.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bekasi yang berlangsung selama dua minggu pada awal Juli lalu rupanya menyisakan polemik.

Hujan kritik datang dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, yang merasa keberadaan sekolah-sekolah swasta semakin dianaktirikan dalam berbagai aspek.

Sejumlah pengelola sekolah swasta di Bekasi pun resah lantaran jumlah peserta didik baru yang diterima semakin ciut, karena Pemerintah Kota Bekasi dinilai pilih kasih terhadap pengelolaan sekolah negeri dan swasta.

"Kami minta pendidikan itu tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Jangan perhatian setengah-setengah kepada swasta," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

"Sekolah negeri tiap tahun dibangun, sekolah swasta dibangun oleh masyarakat tapi tidak dapat siswa karena siswa yang ada berbondong-bondong masuk sekolah negeri karena pemerintah kota janjikan gratis," imbuhnya.

Merasa tak dilibatkan jelang PPDB

Menurut Ayung, sebelum PPDB 2019 dimulai, sekolah-sekolah swasta di Bekasi tak dilibatkan dalam dua hal.

Pertama, soal perhitungan kursi. Ayung menuding Pemkot Bekasi hanya menghitung daya tampung siswa-siswi berdasarkan penghitungan kursi sekolah negeri.

"Bukan sekolah swasta enggak kompetitif. Pemkot menghitung kebutuhan ruang kelas itu hanya di sekolah negeri, yang swasta dia enggak hitung. Sehingga, mereka berpatokan dari hasil itu, karena masih kurang, mereka tambah unit sekolah baru," ia menjelaskan.

Kedua, Ayung menilai bahwa Pemkot Bekasi alpa memetakan kebutuhan sekolah dengan jumlah calon siswa di suatu daerah. Hal ini, menurut dia, masih berkaitan dengan penghitungan kursi secara sepihak tadi.

Akibatnya, unit-unit sekolah baru bermunculan dan mencaplok calon-calon siswa sekolah swasta.

"Ada beberapa tempat yang jumlah siswanya sedikit, tapi jumlah sekolahnya banyak. Misalnya di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, atau di Kecamatan Rawalumbu. Bekasi Timur saja sudah banyak sekolah negeri, dia tambah lagi unit sekolah baru SMPN 57. Dia tidak petakan per kecamatan jumlah sekolahnya, termasuk swastanya," Ayung menguraikan.

"Kalau ada unit sekolah baru di lokasi yang enggak ada swastanya, silakan. Misalnya, di Jatikramat, silakan. Ini kan dibikin di daerah padat yang sekolah negerinya banyak, sekolah swasta sudah banyak," imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Bekasi Dikritik Tak Libatkan Sekolah Swasta Sebelum Buka PPDB

Berencana unjuk rasa

BMPS Kota Bekasi berencana mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang guna menyuarakan keresahan tersebut.