Kedua, Ayung menilai bahwa Pemkot Bekasi alpa memetakan kebutuhan sekolah dengan jumlah calon siswa di suatu daerah. Hal ini, menurut dia, masih berkaitan dengan penghitungan kursi secara sepihak tadi.
Akibatnya, unit-unit sekolah baru bermunculan dan mencaplok calon-calon siswa sekolah swasta.
"Ada beberapa tempat yang jumlah siswanya sedikit, tapi jumlah sekolahnya banyak. Misalnya di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, atau di Kecamatan Rawalumbu. Bekasi Timur saja sudah banyak sekolah negeri, dia tambah lagi unit sekolah baru SMPN 57. Dia tidak petakan per kecamatan jumlah sekolahnya, termasuk swastanya," Ayung menguraikan.
"Kalau ada unit sekolah baru di lokasi yang enggak ada swastanya, silakan. Misalnya, di Jatikramat, silakan. Ini kan dibikin di daerah padat yang sekolah negerinya banyak, sekolah swasta sudah banyak," imbuhnya.
Baca juga: Pemkot Bekasi Dikritik Tak Libatkan Sekolah Swasta Sebelum Buka PPDB
Berencana unjuk rasa
BMPS Kota Bekasi berencana mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang guna menyuarakan keresahan tersebut.
Ayung mengklaim aksi unjuk rasa BMPS di depan Kantor Walikota Bekasi nanti bakal diramaikan oleh 1.000 peserta.
"Rencana setelah shalat zuhur di Islamic Center, bergerak ke kantor walikota," kata Ayung.
Ayung menjelaskan, kondisi sekolah- sekolah swasta di Bekasi saat ini kian parah. Beberapa di antaranya hanya menerima siswa baru di bawah 10 anak.
Beberapa lainnya terpaksa berhenti beroperasi. Namun, dia tak membeberkan sekolah-sekolah swasta mana saja yang menanggung nasib pahit itu.
