Berembus Kabar Burung Dugaan Politik Uang di Balik Pemilihan Wagub DKI

Jaminan PKS

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjamin tidak ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta.

Dua kandidat calon wakil gubernur DKI yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta merupakan kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang)," ujar Suhaimi.

Menurut Suhaimi, tuduhan adanya politik uang agar anggota Dewan hadir dalam pemilihan wagub tidak relevan dengan proses yang berlangsung saat ini.

Sebab, prosesnya belum sampai pada tahap rapat paripurna pemilihan wagub DKI.

Suhaimi juga menuduh PSI DKI Jakarta mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI. Dia meminta tuduhan politik uang dibuktikan.

"Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ucapnya.

Baca juga: PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Gerindra minta bukti

Sebagai partai politik pengusung cawagub, Gerindra meminta agar PSI membuktikan tuduhan adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta PSI tak asal bicara terkait hal tersebut.

"Itu sah bicara, tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ucapnya.

Ghoni memastikan tidak ada politik bagi-bagi uang di kalangan anggota DPRD. Tidak ada juga perjanjian mendapatkan sejumlah uang untuk mencapai syarat kuorum dalam rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Isu bagi-bagi uang enggak ada," kata Ghoni.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

Pansus minta PSI tak buat gaduh

Anggota pansus pemilihan wagub DKI, Gembong Warsono, meminta PSI tidak membuat kegaduhan dengan menyampaikan isu adanya politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Sebagai anggota pansus, Gembong menyebut tidak mengetahui apa pun soal dugaan politik uang.

"Jangan menduga-duga. Kalau memang belum betul-betul akurat informasinya, saya kira jangan dilempar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan, janganlah," kata Gembong.

Dia menilai PSI tidak adil karena berani melempar informasi ke publik tanpa bukti yang akurat.

Baca juga: Pansus Pemilihan Wagub DKI Minta PSI Jangan Buat Gaduh Tuduh Ada Politik Uang