Demo Wali Kota Bekasi, Sekolah Swasta Minta Stop Penambahan Sekolah Baru

BEKASI, KOMPAS.com - Massa yang mengatasnamakan diri Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/7/2019).

Sekitar 100 pendemo dari pihak sekolah swasta beraksi sejak pukul 13.30 WIB. Mereka berunjuk rasa di bawah cuaca terik Kota Bekasi.

Pengunjuk rasa membentangkan beberapa spanduk bermuatan kritik terhadap Dinas Pendidikan dan Wali Kota Bekasi yang dinilai pilih kasih terhadap sekolah swasta, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

"Stop penambahan unit sekolah baru di Kota Bekasi!!!" tulis mereka di spanduk.

"Walikota menyalahi aturan. Walikota mencampuri wewenang alih kelola SMA/SMK yang sudah menjadi wewenang provinsi," tulis di spanduk lain.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

Ada pula pesan yang ditulis di karton berukuran besar, seperti "Walikota membohongi kami, stop penambahan unit sekolah baru", "Quo vadis private school", "Korban zonasi",  "PPDB 2019 tidak pro swasta. PPDB Harus berkeadilan".

Mereka beraksi sembari menyanyikan beberapa lagu nasional, seperti Garuda Pancasila dan Maju Tak Gentar.

"Kami tidak nuntut macam-macam, hanya menuntut hak kami sebagai guru, kepala sekolah, pemberi ilmu. Selama ini kami dari merasa diboongi oleh Wali Kota Bekasi oleh dinas pendidikan," seru salah satu orator dari atas mobil komando.

"Permisi pak polisi, pak wali kota ilmunya dari guru, hidup guru!" seru orator.

Baca juga: Guru SMP Swasta di Bekasi Tetap Bertahan walau Hanya Mengajar 2 Murid

Dalam keterangan BMPS yang dicetak kepada wartawan, ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

1. Menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Menolak intergensi wali kota terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke provinsi.

3. Menuntut wali kota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

4. Menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

5. Menuntut paradigma baru dengan pendiddikan yang sama baik negeri maupun swasta.