Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Wali Kota Vs Menkumham, Jalan Gelap hingga Bau Menyengat di Lapas Tangerang

Kompas.com - 16/07/2019, 15:14 WIB
Verryana Novita Ningrum,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berdampak ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 

Salah satunya dirasakan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Jumadi sebagai Kalapas mengatakan bahwa yang paling berdampak adalah layanan pengambilan sampah.

"Sampah enggak diambil, kalau lampu jalan raya depan jadi gelap. Khawatir saja kalau ada anak-anak yang menyeberang, bahaya," kata Jumadi pada Selasa (16/07/2019).

Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang

Namun, dia mengatakan penerangan hanya terganggu di area jalan raya, tak ada gangguan penerangan secara langsung di dalam Lapas.

Sementara untuk persoalan sampah, Jumadi mengatakan bahwa pihak lapas akhirnya membuang sampah di tanah kosong yang masih menjadi bagian lahan milik lapas.

"Kita buang di situ saja, nanti kita bungkus dengan karung dan plastik biar enggak bau," tambah Jumadi.

Baca juga: Dampak Wali Kota Tangerang Vs Menkumham: Sampah di Kantor Imigrasi Tak Diangkut, Lampu Jalan Dimatikan

Hal senada juga dirasakan Kalapas Wanita dan Anak Klas 2B Tangerang, Prihartati. Dia mengatakan sampah sudah menumpuk di dalam Lapas dan belum juga ada solusi.

"Sampah biasa pagi diangkut hari ini nggak. Kemarin pagi juga nggak, tapi sore kemarin tiba-tiba diangkut," kata Prihartati saat ditemui pada Selasa.

Dia mengatakan sampah yang terdiri dari tiga gerobak itu menumpuk di dalam Lapas. Hal ini membuat bau menyengat menyebar ke area dalam Lapas.

Baca juga: Duduk Perkara Saling Sindir antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham

Sementara itu, Kepala Urusan Umum Lapas Wanita dan Anak Kota Tangerang Ismayanto mengatakan dia sudah menghubungi Dinas Lingkungan Hidup.

"Tadi sudah hubungi katanya besok pagi mau diambil, kita lihat besok," kata dia.

Prihartati menambahkan, untuk penerangan jalan raya di depan Lapas dia mengatakan tidak ada dampak apapun.

"Mungkin, karena depan ini jalan protokol, kalau dimatiin kan yang rugi pengendara juga," ucap Prihartati.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah sebelumnya menyatakan Pemkot menghentikan layanan penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah di lahan perkantoran milik Kementerian Hukum dan HAM.

Keputusan ini dibuat karena dirinya keberatan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan dilahan Kemenkumham. Arief menunggu penjelasan dari Kemenkumham mengenai pernyataan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com