5 Anak di Bogor Batal Masuk SMA Negeri karena Manipulasi Data PPDB

Kompas.com - 16/07/2019, 15:59 WIB
Sejumlah orangtua murid mengajukan keluhan perbaikan jarak rumah ke sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online, Selasa (2/7/2019). Vitorio MantaleanSejumlah orangtua murid mengajukan keluhan perbaikan jarak rumah ke sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online, Selasa (2/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa ada lima anak di Kota Bogor yang batal masuk SMA Negeri akibat memanipulasi data kepesertaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

"Artinya ada sanksi di situ. Ada lima yang sudah diberikan sanksi tidak melanjutkan. Diberikan kesempatan untuk sekolah di swasta," ujarnya di Bogor, Selasa (16/7/2019), seperti dikutip Antara.

Dua dari lima siswa yang batal masuk SMA Negeri ini, yaitu mereka yang kedapatan menggunakan alamat fiktif saat Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa rumah yang lokasinya tak jauh dari bangunan SMA Negeri 1 Kota Bogor pada Jumat (28/6/2019) malam.

Hasil sidak saat itu, dua peserta yang menggunakan surat domisili Kelurahan Paledang itu rupanya beralamat di Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara. Satu lagi beralamat di Kelurahan Tegallega, Bogor Tengah.

Bima bahkan sempat meradang ketika Ketua RT setempat beralasan bahwa peserta PPDB yang beralamat di Tegallega itu kost di Kelurahan Paledang.

Pasalnya, Kelurahan Paledang dan Kelurahan Tegallega masih satu kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Tengah.

"Menurut saya ini modus. Modusnya harus didalami, saya ragu anak itu anak kost. Anak itu tidak tinggal di situ, kedua tidak ada di KK yang asli hanya ada di surat keterangan domisili," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) saat sidak.

Saat itu pula Bima merekomendasikan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat agar para peserta PPDB yang memanfaatkan sistem zonasi dengan menyertakan alamat fiktif digugurkan oleh panitia PPDB 2019.

"Saya minta ini harus digugurkan. Nanti kita lihat secara administratif harus didiskualifikasi, juga harus diproses pidana kalau ada pemalsuan data kependudukan," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

Megapolitan
Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Megapolitan
197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

Megapolitan
Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Megapolitan
46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

Megapolitan
Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Megapolitan
Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Megapolitan
Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Megapolitan
Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Megapolitan
Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Megapolitan
Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Megapolitan
Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Megapolitan
Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.