5 Anak di Bogor Batal Masuk SMA Negeri karena Manipulasi Data PPDB

Kompas.com - 16/07/2019, 15:59 WIB
Sejumlah orangtua murid mengajukan keluhan perbaikan jarak rumah ke sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online, Selasa (2/7/2019). Vitorio MantaleanSejumlah orangtua murid mengajukan keluhan perbaikan jarak rumah ke sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online, Selasa (2/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa ada lima anak di Kota Bogor yang batal masuk SMA Negeri akibat memanipulasi data kepesertaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

"Artinya ada sanksi di situ. Ada lima yang sudah diberikan sanksi tidak melanjutkan. Diberikan kesempatan untuk sekolah di swasta," ujarnya di Bogor, Selasa (16/7/2019), seperti dikutip Antara.

Dua dari lima siswa yang batal masuk SMA Negeri ini, yaitu mereka yang kedapatan menggunakan alamat fiktif saat Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa rumah yang lokasinya tak jauh dari bangunan SMA Negeri 1 Kota Bogor pada Jumat (28/6/2019) malam.

Hasil sidak saat itu, dua peserta yang menggunakan surat domisili Kelurahan Paledang itu rupanya beralamat di Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara. Satu lagi beralamat di Kelurahan Tegallega, Bogor Tengah.

Bima bahkan sempat meradang ketika Ketua RT setempat beralasan bahwa peserta PPDB yang beralamat di Tegallega itu kost di Kelurahan Paledang.

Pasalnya, Kelurahan Paledang dan Kelurahan Tegallega masih satu kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Tengah.

"Menurut saya ini modus. Modusnya harus didalami, saya ragu anak itu anak kost. Anak itu tidak tinggal di situ, kedua tidak ada di KK yang asli hanya ada di surat keterangan domisili," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) saat sidak.

Saat itu pula Bima merekomendasikan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat agar para peserta PPDB yang memanfaatkan sistem zonasi dengan menyertakan alamat fiktif digugurkan oleh panitia PPDB 2019.

"Saya minta ini harus digugurkan. Nanti kita lihat secara administratif harus didiskualifikasi, juga harus diproses pidana kalau ada pemalsuan data kependudukan," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Megapolitan
Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Megapolitan
Sebagian PO Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe Tak Beroperasi karena Sepi Penumpang

Sebagian PO Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe Tak Beroperasi karena Sepi Penumpang

Megapolitan
Tiap Hari, RSUP Persahabatan Membutuhkan 1.000 APD untuk Tangani Pasien Covid-19

Tiap Hari, RSUP Persahabatan Membutuhkan 1.000 APD untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2, Kini Ada 40 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2, Kini Ada 40 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Novel Baswedan Tak Hadir, Sidang 2 Terdakwa Penyiram Air Keras Ditunda Akhir Bulan

Novel Baswedan Tak Hadir, Sidang 2 Terdakwa Penyiram Air Keras Ditunda Akhir Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X