Pansus Wagub DKI: PSI Jangan Gurui KPK, Seakan Paling Peduli Urusan Antikorupsi

Kompas.com - 16/07/2019, 17:49 WIB
Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus, Selasa (16/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak menggurui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Ia menyebut bahwa PSI hanya mencari panggung dan mendompleng nama dengan membuat isu yang kontroversial.

"Saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye. Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan antikorupsi," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Tanpa PSI menggiring KPK untuk memeriksa DPRD terkait isu politik uang, kata dia, KPK sudah lebih dulu mengontrol.


"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas padahal hari ini adalah hari untuk dia bekerja," kata dia.

Baca juga: PSI Tak Berniat Bikin Gaduh Saat Sebut Ada Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi Nasdem ini menyarankan agar PSI lebih baik menyiapkan diri untuk dilantik sebagai anggota dewan dengan baik.

Ia menyebut PSI adalah partai bukan LSM yang bisa menyetir rumor.

"Kemudian PSI menyetir rumor-rumor, PSI ini kan partai bukan LSM. Jadi kalau partai kelasnya rumor itu nanti akan mendapatkan justru hal-hal yang kurang baik respons dari pada seluruh komunitas yang ada di pemerintahan daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Rian Ernest mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub. Informasi ini mereka dapatkan dari dua elite politik DKI Jakarta.

Baca juga: Pansus Pemilihan Wagub DKI Minta PSI Jangan Buat Gaduh Tuduh Ada Politik Uang

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Rian pun berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa turun tangan mengawasi hal ini.

Atas pernyataan ini, Rian akan dilaporkan ke polisi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik DPRD.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Dibutuhkan, Pemprov DKI Akan Kirim Satgas Lagi untuk Bantu Tangani Karhutla

Jika Dibutuhkan, Pemprov DKI Akan Kirim Satgas Lagi untuk Bantu Tangani Karhutla

Megapolitan
Rangka dan Tangga JPO Pasar Minggu Sudah Terlihat, Pengerjaan Mencapai 64 Persen

Rangka dan Tangga JPO Pasar Minggu Sudah Terlihat, Pengerjaan Mencapai 64 Persen

Megapolitan
Ajakan PDI Perjuangan Bentuk Koalisi Gemuk Hadapi PKS Saat Pilkada Depok...

Ajakan PDI Perjuangan Bentuk Koalisi Gemuk Hadapi PKS Saat Pilkada Depok...

Megapolitan
Gerindra Siap Gabung Koalisi Gemuk Bersama PDI-P di Pilkada Depok

Gerindra Siap Gabung Koalisi Gemuk Bersama PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Megapolitan
Kronologi Penangkapan 7 Pak Ogah Pelaku Pungli di Cengkareng

Kronologi Penangkapan 7 Pak Ogah Pelaku Pungli di Cengkareng

Megapolitan
Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Mulai dari Tukang Galon hingga Anak Wapres Terpilih

Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Mulai dari Tukang Galon hingga Anak Wapres Terpilih

Megapolitan
Anies Kirim 65 Orang Satgas untuk Bantu Tangani Karhutla Riau

Anies Kirim 65 Orang Satgas untuk Bantu Tangani Karhutla Riau

Megapolitan
Pemprov DKI Malah Melunak Sikapi Industri Peleburan Timah di Cilincing...

Pemprov DKI Malah Melunak Sikapi Industri Peleburan Timah di Cilincing...

Megapolitan
Pembongkaran Trotoar di Tengah Jalan Raya Kalimalang, Tak Semudah yang Dibayangkan...

Pembongkaran Trotoar di Tengah Jalan Raya Kalimalang, Tak Semudah yang Dibayangkan...

Megapolitan
Infeksi Paru-Paru Stadium 2, Kivlan Zen Dirawat di RSPAD

Infeksi Paru-Paru Stadium 2, Kivlan Zen Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Tugas Damkar yang Tak Sekadar Padamkan Api: Bantu Lepas Cincin hingga Selamatkan Hewan

Tugas Damkar yang Tak Sekadar Padamkan Api: Bantu Lepas Cincin hingga Selamatkan Hewan

Megapolitan
Kakek yang Perkosa Siswi SD di Bekasi Disebut Jarang Bergaul

Kakek yang Perkosa Siswi SD di Bekasi Disebut Jarang Bergaul

Megapolitan
Dari Rolls Royce hingga Lamborghini, 1.461 Mobil Mewah di Jakarta Tunggak Pajak

Dari Rolls Royce hingga Lamborghini, 1.461 Mobil Mewah di Jakarta Tunggak Pajak

Megapolitan
Fakta dan Kronologi Polisi Nyangkut di Kap Mobil untuk Tilang Pengemudi

Fakta dan Kronologi Polisi Nyangkut di Kap Mobil untuk Tilang Pengemudi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X