Pansus Wagub DKI: PSI Jangan Gurui KPK, Seakan Paling Peduli Urusan Antikorupsi

Kompas.com - 16/07/2019, 17:49 WIB
Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus, Selasa (16/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak menggurui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Ia menyebut bahwa PSI hanya mencari panggung dan mendompleng nama dengan membuat isu yang kontroversial.

"Saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye. Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan antikorupsi," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Tanpa PSI menggiring KPK untuk memeriksa DPRD terkait isu politik uang, kata dia, KPK sudah lebih dulu mengontrol.

"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas padahal hari ini adalah hari untuk dia bekerja," kata dia.

Baca juga: PSI Tak Berniat Bikin Gaduh Saat Sebut Ada Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi Nasdem ini menyarankan agar PSI lebih baik menyiapkan diri untuk dilantik sebagai anggota dewan dengan baik.

Ia menyebut PSI adalah partai bukan LSM yang bisa menyetir rumor.

"Kemudian PSI menyetir rumor-rumor, PSI ini kan partai bukan LSM. Jadi kalau partai kelasnya rumor itu nanti akan mendapatkan justru hal-hal yang kurang baik respons dari pada seluruh komunitas yang ada di pemerintahan daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Rian Ernest mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub. Informasi ini mereka dapatkan dari dua elite politik DKI Jakarta.

Baca juga: Pansus Pemilihan Wagub DKI Minta PSI Jangan Buat Gaduh Tuduh Ada Politik Uang

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Rian pun berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa turun tangan mengawasi hal ini.

Atas pernyataan ini, Rian akan dilaporkan ke polisi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik DPRD.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Megapolitan
Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Megapolitan
Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Megapolitan
Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Megapolitan
Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Megapolitan
Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Megapolitan
Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Megapolitan
Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Megapolitan
Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Megapolitan
Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Megapolitan
Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Bajilo yang Beraksi di Kolong Truk Saat Macet di Cilincing

Polisi Tangkap Dua Bajilo yang Beraksi di Kolong Truk Saat Macet di Cilincing

Megapolitan
Kontraktor Sebut Pepohonan di Monas Sudah Ditebang Sejak Oktober 2019

Kontraktor Sebut Pepohonan di Monas Sudah Ditebang Sejak Oktober 2019

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X