Pemkot Bekasi Akan Periksa SMP Swasta yang Disebut Hanya Dapat 2 Siswa Baru

Kompas.com - 16/07/2019, 18:20 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan akan menyelidiki duduk perkara SMP swasta di wilayah Bekasi Selatan yang hanya menerima dua orang siswa baru pada tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan tentang hal tersebut hingga saat ini.

"Begini, kita lihat dulu, benar enggak dua siswa saja. Kita lihat di lapangan, kan belum ada laporan kan. Misalnya yang dua siswa ini, kendala sekolahnya di mana, miss-nya di mana," kata Inayatullah saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Dia belum berani memastikan langkah yang akan ditempuh terkait persoalan ini, entah berupa peleburan (merger) sekolah atau penghapusan.


Pria yang akrab disapa Inay ini berujar, penyelidikan serupa juga bakal dilakukan pada sekolah-sekolah swasta lain, terutama sekolah yang jumlah siswanya merosot.

"Kita lihat saja nanti ya. Kita akan lakukan evaluasi sekolah-sekolah swasta. Kan banyak ya menjamur," kata Inay.

Baca juga: BMPS Sebut Ada SMPN di Bekasi Kelebihan Kapasitas, Dinas Pendidikan Membantah

Merosotnya jumlah siswa yang diterima sekolah-sekolah swasta di Bekasi jadi isu yang santer diberitakan belakangan ini.

Bahkan, hari ini Selasa (16/7/2019), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi.

Ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Baca juga: Demo Wali Kota Bekasi, Sekolah Swasta Minta Stop Penambahan Sekolah Baru

Kedua, menolak intervensi Wali Kota Bekasi terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, menuntut Wali Kota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

Terakhir, menuntut paradigma baru dengan pendidikan yang sama baik negeri maupun swasta.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X