Pemkot Bekasi Akan Periksa SMP Swasta yang Disebut Hanya Dapat 2 Siswa Baru

Kompas.com - 16/07/2019, 18:20 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan akan menyelidiki duduk perkara SMP swasta di wilayah Bekasi Selatan yang hanya menerima dua orang siswa baru pada tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan tentang hal tersebut hingga saat ini.

"Begini, kita lihat dulu, benar enggak dua siswa saja. Kita lihat di lapangan, kan belum ada laporan kan. Misalnya yang dua siswa ini, kendala sekolahnya di mana, miss-nya di mana," kata Inayatullah saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Dia belum berani memastikan langkah yang akan ditempuh terkait persoalan ini, entah berupa peleburan (merger) sekolah atau penghapusan.

Pria yang akrab disapa Inay ini berujar, penyelidikan serupa juga bakal dilakukan pada sekolah-sekolah swasta lain, terutama sekolah yang jumlah siswanya merosot.

"Kita lihat saja nanti ya. Kita akan lakukan evaluasi sekolah-sekolah swasta. Kan banyak ya menjamur," kata Inay.

Baca juga: BMPS Sebut Ada SMPN di Bekasi Kelebihan Kapasitas, Dinas Pendidikan Membantah

Merosotnya jumlah siswa yang diterima sekolah-sekolah swasta di Bekasi jadi isu yang santer diberitakan belakangan ini.

Bahkan, hari ini Selasa (16/7/2019), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi.

Ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Baca juga: Demo Wali Kota Bekasi, Sekolah Swasta Minta Stop Penambahan Sekolah Baru

Kedua, menolak intervensi Wali Kota Bekasi terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, menuntut Wali Kota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

Terakhir, menuntut paradigma baru dengan pendidikan yang sama baik negeri maupun swasta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Protokol bagi Penumpang Bus Transjakarta selama Masa PSBB Transisi

Ini Protokol bagi Penumpang Bus Transjakarta selama Masa PSBB Transisi

Megapolitan
Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo Dikabarkan Akan Bersanding dengan Sekda

Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo Dikabarkan Akan Bersanding dengan Sekda

Megapolitan
Masa PSBB Transisi, Bus Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Masa PSBB Transisi, Bus Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Megapolitan
Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun Selama Tiga Bulan

Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun Selama Tiga Bulan

Megapolitan
Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Megapolitan
Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disperindag Siapkan Strategi

Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disperindag Siapkan Strategi

Megapolitan
Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Megapolitan
PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

Megapolitan
Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Megapolitan
Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Megapolitan
PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

Megapolitan
10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Megapolitan
Tempat Spa hingga Karaoke Diperbolehkan Beroperasi, Pemkot Bekasi Kejar Target PAD?

Tempat Spa hingga Karaoke Diperbolehkan Beroperasi, Pemkot Bekasi Kejar Target PAD?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X