Minta Bertemu Wali Kota Bekasi, Pengelola Sekolah Swasta Ancam Ajak Guru dan Murid Demo

Kompas.com - 16/07/2019, 18:38 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengklaim pihaknya kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang lebih besar pada pekan depan.

Unjuk rasa tersebut masih terkait tuntutan BMPS kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak menganaktirikan sekolah-sekolah swasta.

Ayung menyebut, langkah itu akan dilakukan bila Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tak kunjung menemui BMPS dalam waktu sepekan sejak aksi unjuk rasa perdana yang digelar hari ini, Selasa (16/7/2019) di depan kantornya.

Pada aksi unjuk rasa kali ini, pertemuan BMPS dengan pria yang akrab dipanggil Pepen itu tidak terjadi karena Pepen tidak berada di kantornya.

"Tujuan utama adalah ketemu Wali Kota, Kepala Dinas dan staf ahli tidak bisa beri jawaban. Beliau (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah) berusaha kontak Wali Kota untuk minta pertemuan ulang. Kalau seminggu tidak ada komunikasi, tidak ada titik terang, mungkin kami turun lebih banyak lagi," jelas Ayung.

Baca juga: Demo Wali Kota Bekasi, Sekolah Swasta Minta Stop Penambahan Sekolah Baru

Ia bahkan berencana menggaet guru-guru sekolah swasta di seluruh wilayah Kota Bekasi untuk ikut turun ke jalan.

Tak berhenti sampai di sana, ia juga melontarkan rencana mengajak siswa-siswi ikut menyambangi Kantor Wali Kota Bekasi pada aksi unjuk rasa selanjutnya.

"Terus terang kita kecewa. Bapak dan Ibu, perjuangan kita tidak sampai di sini. Mungkin berikutnya kita turunkan guru-guru juga. Sekarang kan hanya kepala sekolah," kata Ayung berapi-api saat berorasi di depan massa BMPS. Beberapa pengunjuk rasa BMPS yang ditemui Kompas.com saat aksi hari ini mengaku berstatus guru.

"Nanti, SMP swasta yang tak memenuhi kuota siswa saat input dapodik (data pokok pendidikan), siswanya kita angkut, kita serahkan ke Wali Kota," ujar Ayung, masih berapi-api.

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Megapolitan
Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Megapolitan
Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Megapolitan
10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Megapolitan
Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Megapolitan
Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Megapolitan
Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Megapolitan
Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Megapolitan
1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

Megapolitan
Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Megapolitan
Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Megapolitan
4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Megapolitan
Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X