Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

BEKASI, KOMPAS.com - Aspirasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) tak mencapai titik temu dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi usai aksi unjuk rasa yang digelar BMPS di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang.

Penyebabnya, ragam masalah menyangkut pengelolaan sekolah swasta di Bekasi yang hendak dibahas siang itu ada di tangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Namun, walikota sedang tak di kantornya.

"Tujuan utama adalah ketemu walikota, kepala dinas dan staf ahli tidak bisa beri jawaban. Tidak ada negosiasi, tidak ada titik temu. Seperti berbalas pantun, kami berdebat kusir," ujar Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly kepada Kompas.com, Selasa siang.

"Karena yang punya kebijakan walikota. Kami dengan dinas (pendidikan) sudah sering diskusi, mereka beralasan masalah ini kebijakan walikota. Mereka bilang, 'Akan kami sampaikan ke walikota, kami hanya menjalankan'. Pejabat yang di dalam enggak bisa berikan jawaban terhadap apa yang kami tuntut," ungkapnya.

Saat massa BMPS berunjuk rasa sekitar pukul 13.30 WIB, sepuluh perwakilan BMPS dan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS), termasuk Ayung, diizinkan masuk ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Baca juga: BMPS Sebut Ada SMPN di Bekasi Kelebihan Kapasitas, Dinas Pendidikan Membantah

Mereka menemui sejumlah pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, di antaranya Kepala Disdik Inayatullah beserta staf ahli dan sekretarisnya.

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sementara pertemuan berlangsung, pengunjuk rasa yang terdiri dari bapak dan ibu-ibu terus berorasi dan bernyanyi dengan tertib.

Ditemui terpisah, Kepala Disdik Kota Bekasi Inayatullah menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan Rahmat Effendi selaku pembuat kebijakan. Ia mengklaim, jajarannya terbuka bagi evaluasi PPDB 2019 yang diprotes oleh BMPS.

"Ya dia (BMPS) menginginkan bertemu dengan pak walikota, nanti coba kita komunikasi," kata Inayatullah.

"Evaluasi ke depan yang penting, apakah itu kesalahan manajemen atau tidak. Kalau masyarakat percaya, insya Allah sekolah swasta akan lebih baik ke depannya. Bila perlu ada focus group discussion itu," kata dia.

Baca juga: Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Massa yang mengatasnamakan diri Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/7/2019).

Sekiranya lebih dari seratus pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai unsur pendidik sekolah swasta, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kompak menyambangi lokasi demo sejak pukul 13.30 WIB. Mereka berunjuk rasa di bawah cuaca terik Kota Bekasi.

Pengunjuk rasa membentangkan beberapa spanduk bermuatan kritik terhadap Dinas Pendidikan dan Wali Kota Bekasi yang dinilai pilih kasih terhadap sekolah swasta, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Dalam keterangan BMPS yang dicetak kepada wartawan, ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Kedua, menolak intervensi walikota terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke provinsi.

Ketiga, menuntut walikota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

Terakhir, menuntut paradigma baru dengan pendidikan yang sama baik negeri maupun swasta.