Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Kompas.com - 17/07/2019, 06:10 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan tak lagi membeda-bedakan perhatian bagi sekolah negeri dan swasta.

Pengelola sekolah swasta merasa, beberapa tahun terakhir, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, sekolah swasta dianaktirikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang hanya menguntungkan sekolah negeri.

Akhirnya, kedua belah pihak pun saling beradu klaim mengenai beberapa pokok permasalahan menyangkut penyelenggaraan pendidikan antara sekolah swasta dan negeri di Kota Bekasi. Berikut rangkuman Kompas.com.

BMPS tuding pembukaan sekolah baru tak sesuai prosedur, Pemkot Bekasi membantah

Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengkritik langkah Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambah satu unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, secara mendadak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap dua, 8 Juli 2019.

Keadaan ini dinilai kontras dengan keadaan sekolah swasta yang selama ini perlu melalui banyak tahapan sebelum dapat membuka penerimaan siswa.

"Kita swasta, untuk menerima siswa, harus melalui studi kelayakan, melalui verifikasi, harus keluar izin dulu, baru bisa terima siswa," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly berapi-api saat berorasi di depan sejumlah guru dan kepala sekolah swasta dalam unjuk rasa, Selasa.

Ayung menilai langkah tersebut ganjil. Dia menduga akan ada prosedur yang diterabas ketika Pemerintah Kota Bekasi membuka SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya.

"Pemerintah tidak (seperti sekolah swasta). Terima dulu, izinnya belakangan. Punya anak dulu, surat nikahnya belakangan. Apa itu namanya, anak haram," seru Ayung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

Megapolitan
Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Megapolitan
Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Megapolitan
Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X