Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Kompas.com - 17/07/2019, 06:10 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan tak lagi membeda-bedakan perhatian bagi sekolah negeri dan swasta.

Pengelola sekolah swasta merasa, beberapa tahun terakhir, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, sekolah swasta dianaktirikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang hanya menguntungkan sekolah negeri.

Akhirnya, kedua belah pihak pun saling beradu klaim mengenai beberapa pokok permasalahan menyangkut penyelenggaraan pendidikan antara sekolah swasta dan negeri di Kota Bekasi. Berikut rangkuman Kompas.com.

BMPS tuding pembukaan sekolah baru tak sesuai prosedur, Pemkot Bekasi membantah

Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengkritik langkah Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambah satu unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, secara mendadak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap dua, 8 Juli 2019.

Keadaan ini dinilai kontras dengan keadaan sekolah swasta yang selama ini perlu melalui banyak tahapan sebelum dapat membuka penerimaan siswa.

"Kita swasta, untuk menerima siswa, harus melalui studi kelayakan, melalui verifikasi, harus keluar izin dulu, baru bisa terima siswa," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly berapi-api saat berorasi di depan sejumlah guru dan kepala sekolah swasta dalam unjuk rasa, Selasa.

Ayung menilai langkah tersebut ganjil. Dia menduga akan ada prosedur yang diterabas ketika Pemerintah Kota Bekasi membuka SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya.

"Pemerintah tidak (seperti sekolah swasta). Terima dulu, izinnya belakangan. Punya anak dulu, surat nikahnya belakangan. Apa itu namanya, anak haram," seru Ayung.

Baca juga: SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

"Negeri mana seperti swasta. Ada gedung kosong, terima siswa. Ini yang lucu tahun sekarang. Masa ada SMP Negeri 57 berdiri hanya dengan nota kepala dinas (pendidikan)? Di Indonesia baru terjadi di Bekasi!" kata dia.

Sejumlah guru maupun warga yang ditemui Kompas.com di SMPN 57 Bekasi memang mengaku terkejut dengan dibukanya SMP negeri pertama di kelurahan ini. Malah, beberapa pegawai sekolah menganggapnya sebagai "SMP satu malam" karena informasinya sangat mendadak.

Menanggapi tudingan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengklaim bahwa pembukaan setiap unit sekolah baru (USB) SMP negeri di wilayahnya telah melalui sejumlah proses kajian. Pembukaan USB SMP negeri juga berdasarkan permintaan warga, kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Megapolitan
Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Megapolitan
Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Megapolitan
Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Megapolitan
Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Megapolitan
Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Megapolitan
Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X