Pemkot Bekasi Bantah PPDB Tahap Dua Tabrak Aturan

Kompas.com - 17/07/2019, 11:10 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menyebut, pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPDB) dengan sistem dua tahap telah sesuai regulasi.

Hal ini disampaikan Inayatullah untuk membantah tudingan Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly yang menyebut PPDB dua tahap melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau kita gini, dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 memang kita melakukan 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, sudah. berarti selesai kan. Tahap 1 online, tahap 2 kalau ada bangku kosong," ujar Inayatullah saat dikonfirmasi Selasa (16/7/2019) sore.

"Kalau tahap 1 penuh semua, ya tahap 2 tidak usah," imbuhnya.

Baca juga: Pengelola Sekolah Swasta Anggap PPDB Tahap Dua di Bekasi Tak Sesuai Aturan

Pria yang akrab dipanggil Inay tersebut menjelaskan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berhak membuat peraturan teknis soal penyelenggaraan PPDB di Bekasi.

Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2019 tersebut dianggap mampu menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal PPDB, agar bisa sesuai dengan situasi di Kota Bekasi.

"Itu kan kebijakan wali kota untuk bagaimana dia bisa mengatur. Makanya dibuat undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada permen (peraturan menteri), ada peraturan daerah, ada peraturan wali kota. Nah, perwal ini yang mengatur kita untuk bagaimana regulasi ini (Permendikbud) bisa dilaksanakan (di Bekasi)," jelas Inay.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

Di samping itu, Inay menyebut bahwa sistem PPDB dua tahap telah disosialisasikan sejak lama dan para pengelola sekolah swasta juga telah diberitahu soal kebijakan ini.

"Dalam penyusunan perwal itu sudah didiskusikan, termasuk dengan sekolah swasta segala macam," kata Inayatullah.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memang mengadakan PPDB tahap dua pada 8-9 Juli 2019 silam.

Pihak Disdik mengklaim, PPDB tahap dua dibuka karena masih tersisa sejumlah kursi kosong di berbagai sekolah negeri.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Megapolitan
DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Megapolitan
Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Megapolitan
Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Megapolitan
Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Megapolitan
DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

Megapolitan
Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Megapolitan
Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Megapolitan
Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri, Kak Seto Akan Koordinasi dengan Wali Kota dan Kapolres Tangsel

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri, Kak Seto Akan Koordinasi dengan Wali Kota dan Kapolres Tangsel

Megapolitan
Gencar Bangun Trotoar, Anies Sebut Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Gencar Bangun Trotoar, Anies Sebut Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
Pagar di Komplek PIK Dibongkar, Camat Minta Warga Tak Egois dan Bantu Pecah Kemacetan

Pagar di Komplek PIK Dibongkar, Camat Minta Warga Tak Egois dan Bantu Pecah Kemacetan

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Megapolitan
DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

Megapolitan
2 Warga Rumania Ditangkap Terkait Kasus Skimming ATM

2 Warga Rumania Ditangkap Terkait Kasus Skimming ATM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X