Kompas.com - 17/07/2019, 12:55 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

 

BEKASI, KOMPAS.com -  Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem dua tahap di Bekasi, Jawa Barat menuai silang pendapat.

Sejumlah pengelola swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menganggap PPDB tahap dua merupakan salah satu contoh tindakan pilih kasih Pemerintah Kota Bekasi yang hanya mementingkan sekolah negeri.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuka PPDB tahap dua pada 8-9 Juli 2019 lalu. Mereka mengklaim bahwa tahap dua dibuka karena masih tersisa sejumlah kursi kosong dari jalur PPDB yang sepi peminat atau calon-calon siswa yang tak lolos verifikasi.

Di satu sisi BMPS menilai sistem ini justru membuat orangtua siswa yang tak lolos PPDB tahap satu batal mendaftarkan anaknya di sekolah swasta.

Dengan demikian beberapa sekolah swasta di Bekasi diklaim BMPS kekurangan siswa pada tahun ajaran kali ini. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, sistem ini dianggap tak sesuai regulasi pemerintah pusat.

Baca juga: Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

"Kita soroti dari awal, Pemkot Bekasi menyelenggarakan PPDB sudah bertentangan dengan peraturan menteri yang ada. Istilahnya, kan tidak ada tahap kedua. Kita sampaikan saat bertemu dengan dinas kemarin, kita tanyakan dasarnya apa, secara prosedur dan hukum, mereka tidak bisa jawab," jelas Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly kepada Kompas.com Selasa (16/7/2019) malam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah membantah tudingan itu. Pria yang akrab dipanggil Inay menyebut PPDB dua tahap diselenggarakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019.

Peraturan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menerjemahkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 agar sesuai dengan keadaan di Kota Bekasi.

"Itu kan kebijakan wali kota untuk bagaimana dia bisa mengatur. Makanya dibuat Undang Undang, ada peraturan pemerintah, ada permen (peraturan menteri), peraturan daerah, ada peraturan wali kota (perwal). Nah, perwal ini yang mengatur untuk bagaimana regulasi ini (Permendikbud) bisa dilaksanakan (di Bekasi)," kata Inay saat dikonfirmasi Selasa sore.

"Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 memang kita melakukan 2 tahap. Tahap 1 online, tahap 2 kalau ada bangku kosong. Kalau tahap 1 penuh semua, ya tahap 2 tidak usah," lanjutnya.  

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, 'Kenapa Harus Dibedakan?'

Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, "Kenapa Harus Dibedakan?"

Megapolitan
Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Megapolitan
Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Megapolitan
Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Megapolitan
Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Megapolitan
Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Megapolitan
Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Megapolitan
Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Megapolitan
Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Megapolitan
Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.