Duduk Perkara Ribut-ribut soal PPDB Tahap Dua di Bekasi

Kompas.com - 17/07/2019, 12:55 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

 

BEKASI, KOMPAS.com -  Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem dua tahap di Bekasi, Jawa Barat menuai silang pendapat.

Sejumlah pengelola swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menganggap PPDB tahap dua merupakan salah satu contoh tindakan pilih kasih Pemerintah Kota Bekasi yang hanya mementingkan sekolah negeri.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuka PPDB tahap dua pada 8-9 Juli 2019 lalu. Mereka mengklaim bahwa tahap dua dibuka karena masih tersisa sejumlah kursi kosong dari jalur PPDB yang sepi peminat atau calon-calon siswa yang tak lolos verifikasi.


Di satu sisi BMPS menilai sistem ini justru membuat orangtua siswa yang tak lolos PPDB tahap satu batal mendaftarkan anaknya di sekolah swasta.

Dengan demikian beberapa sekolah swasta di Bekasi diklaim BMPS kekurangan siswa pada tahun ajaran kali ini. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, sistem ini dianggap tak sesuai regulasi pemerintah pusat.

Baca juga: Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

"Kita soroti dari awal, Pemkot Bekasi menyelenggarakan PPDB sudah bertentangan dengan peraturan menteri yang ada. Istilahnya, kan tidak ada tahap kedua. Kita sampaikan saat bertemu dengan dinas kemarin, kita tanyakan dasarnya apa, secara prosedur dan hukum, mereka tidak bisa jawab," jelas Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly kepada Kompas.com Selasa (16/7/2019) malam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah membantah tudingan itu. Pria yang akrab dipanggil Inay menyebut PPDB dua tahap diselenggarakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019.

Peraturan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menerjemahkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 agar sesuai dengan keadaan di Kota Bekasi.

"Itu kan kebijakan wali kota untuk bagaimana dia bisa mengatur. Makanya dibuat Undang Undang, ada peraturan pemerintah, ada permen (peraturan menteri), peraturan daerah, ada peraturan wali kota (perwal). Nah, perwal ini yang mengatur untuk bagaimana regulasi ini (Permendikbud) bisa dilaksanakan (di Bekasi)," kata Inay saat dikonfirmasi Selasa sore.

"Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 memang kita melakukan 2 tahap. Tahap 1 online, tahap 2 kalau ada bangku kosong. Kalau tahap 1 penuh semua, ya tahap 2 tidak usah," lanjutnya.  

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Megapolitan
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Megapolitan
Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Megapolitan
Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Megapolitan
Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Megapolitan
Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Megapolitan
Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Megapolitan
Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Megapolitan
Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Megapolitan
Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Megapolitan
Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Megapolitan
Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X